Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, memandang laporan mengenai 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan. Kurniasih meminta agar laporan dari Menteri Dalam Negeri yang bersumber dari Bupati Manokwari tersebut diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaian dengan realitas di lapangan. “Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Menurut Kurniasih, persoalan ini…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) solusi efektif dalam memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas menjadi lebih lancer. Menurutnya, penerapan WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu. Hal ini, bisa berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, khususnya di jalur-jalur utama mudik darat, laut, dan udara. “WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). “Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus…

Kementerian Hak Asasi Manusia meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu sebagai implementasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang HAM. Peta jalan yang disusun bersama antara pemerintah, Komnas HAM, korban dan keluarga korban serta para pemangku kepentingan lainnya ini diharapkan menjawab tuntutan publik. Menanggapi, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Kementerian. Dirinya menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang bukan perkara yang sederhana. Menurutnya, ada banyak lapisan yang harus benar-benar dipertimbangkan matang. “Tentu Komisi XIII mendukung peta jalan yang diluncurkan Kementerian yang disusun bersama multi pihak. Kebersamaan…

Ketua Panja RUU Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembaruan regulasi Kadin Indonesia agar selaras dengan perkembangan global, dinamika dunia usaha, serta kebutuhan hukum nasional saat ini. “Seiring perjalanan waktu, di balik peran strategis KADIN, terdapat sejumlah permasalahan dan kebutuhan hukum yang perlu dicarikan solusinya oleh pembuat kebijakan,” ujar Bob Hasan saat meninjau dan menyerap aspirasi di kantor Kadin Provinsi Sumatera Utara di Medan, Kamis (18/12/2025). Dijelaskannya, setidaknya ada empat isu utama yang menjadi dasar urgensi pembaruan Undang-Undang tentang Kadin. Pertama, terkait kebutuhan adaptasi KADIN terhadap globalisasi. Menurutnya, perubahan global menuntut Kadin…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengkritik usulan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sopir mobil pengantar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai kostum Power Rangers. Ia mempertanyakan apakah langkah itu ada kaitannya dengan minat siswa untuk mengonsumsi MBG? “Memang ada kaitan? Mungkin memang anak-anak surprise melihat ada Power Rangers, tapi itu tidak akan membuat mereka serta merta mau makan, jika menunya tidak membuat mereka berselera,” ujar Irma dalam siaran pers resminya kepada koranmerdeka.co, Jumat (19/12/2025). Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan perlu ada edukasi hingga gaya hidup yang mesti dipraktikan siswa dalam menyantap makanan, terutama sayur-mayur. Irma menyebut…

Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew, menanggapi secara kritis pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi menghasilkan bahan bakar minyak (BBM). Cheroline menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua serta kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar target energi nasional. “Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, Kamis (18/12/2025). Ia mengingatkan bahwa pengalaman panjang industri…

Masa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dirumuskan di DPR RI benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 1 (Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi), Sofyan Tan. Setiap harinya setidaknya empat titik wilayah di Dapil yang ia datangi di masa reses, untuk bertemu dengan masyarakat yang diwakilinya. “Sebenarnya turun ke Masyarakat buat saya tidak hanya di masa reses. Namun memang, khusus di Masa Reses lebih banyak kesempatan, lebih banyak titik yang…

Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendorong adanya regulasi khusus yang mengatur tata kelola Bunaken secara terintegrasi dan lintas sektor. Wakil Ketua BAM DPR RI, Agun Gunandjar, menyebut pengelolaan Bunaken tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu kementerian saja. “Ini bukan hanya soal pariwisata, tapi juga soal laut, lingkungan hidup, pertanahan, dan kehidupan masyarakat,” kata Agun saat mengikuti Kunjungan Kerj BAM DPR RI di Kantor Gubernur, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/12/2025). Agun menilai, tanpa koordinasi yang jelas, kebijakan pusat berpotensi saling tumpang tindih. Ia mencontohkan persoalan keramba ikan yang pernah merugikan nelayan. “Pemerintah daerah tidak tahu menahu, tapi ketika mau bertindak…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menaruh perhatian serius terhadap kebijakan konservasi alam di kawasan Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Wakil Ketua BAM DPR RI, Agun Gunandjar, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Bunaken perlu ditindaklanjuti secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru. Hal tersebut disampaikan Agun saat mengikuti Kunjungan Kerja BAM DPR RI di Kantor Gubernur, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/12/2025). “Bunaken ini sesungguhnya adalah areal potensi wisata yang sudah menjadi daya tarik nasional, bahkan internasional. Banyak turis mancanegara datang ke sana,” ujar Agun kepada koranmerdeka.co usai pertemuan. Menurutnya, status strategis Bunaken menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi semata,…

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari, menggelar kegiatan Bulan Mutu Perikanan dari Ditjen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PMKHP) dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan serta penguatan hilirisasi produk perikanan di tingkat lokal. Dalam sambutannya, Endang menekankan pentingnya ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi yang sangat baik untuk pertumbuhan anak, kesehatan keluarga, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat bahkan kecantikan wanita. “Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Ikan memiliki kandungan gizi yang luar biasa dan harus menjadi…