Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti vonis bebas terhadap oknum polisi dalam kasus pencabulan anak di Kabupaten Keerom, Papua. Ia menilai putusan pengadilan dalam kasus ini mencederai penegakan hukum serta perlindungan hak anak di Indonesia. “Kasus ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum masih belum serius menangani kejahatan seksual terhadap anak, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Andreas dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, Jumat (21/3/2025). Seperti diketahui, berbagai kalangan mengecam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang membebaskan…

Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini memicu kekhawatiran pelaku pasar. Sementara itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat meningkatkan investasi domestik, meskipun belum memberikan pengaruh yang signifikan. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir optimistis fundamental ekonomi dalam negeri saat ini tetap kuat dan mampu dimitigasi oleh pemerintah serta DPR RI. Ia menilai konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama BPI Danantara dapat menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di tengah tekanan global terhadap investasi asing. Adies menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih stabil dibandingkan masa pandemi. Menurutnya, respons cepat pasar terhadap koreksi IHSG mencerminkan…

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI) sebagai RUU inisiatif DPR. Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR RI Ahmad Irawan menegaskan bahwa salah satu tujuan utama RUU ini adalah mengurangi jumlah pekerja migran ilegal. “Permasalahan kita terkait PMI adalah banyaknya pekerja migran ilegal yang tidak tercatat, tidak terdokumentasi, atau tidak memenuhi persyaratan, baik terkait visa maupun dokumen lainnya,” ujar Ahmad Irawan dalam rilisnya, Kamis (20/3/2025). Ia menjelaskan bahwa RUU P2MI akan memberikan kemudahan bagi calon pekerja migran dengan menyederhanakan persyaratan administrasi melalui otoritas tunggal di…

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI) sebagai RUU inisiatif DPR. RUU yang diinisiasi Badan Legislasi (Baleg) ini dinilai penting untuk menjamin pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. “RUU P2MI ini prinsipnya adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi pekerja migran di luar negeri. Ini sekaligus sebagai jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara,” ujar Anggota Baleg DPR RI, Ahmad Irawan, dalam rilisnya, Kamis (20/3/2025). Hak konstitusional tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah…

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan transportasi publik demi kelancaran arus mudik lebaran 2025. Dengan prediksi lonjakan pemudik yang mencapai 146 juta orang, Iwan meminta ada mitigasi antisipatif agar masyarakat dapat mudik dengan aman, lancar, dan nyaman. “Libur Idulfitri sudah tinggal sebentar lagi. Akhir minggu ini mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah mulai mudik. Jadi kementerian/lembaga dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya,” kata Iwan Aras, pada keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Iwan pun mengapresiasi upaya pemerintah yang memberikan insentif lebaran untuk masyarakat,…

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI. Menurutnya, RUU ini tidak hanya mengancam demokrasi dan reformasi militer, tetapi juga berpotensi merugikan pembangunan daerah dengan semakin mengaburkan batas antara peran militer dan sipil. “RUU TNI ini bukan hanya sebuah langkah mundur bagi demokrasi, tetapi juga bisa menghambat pembangunan daerah dengan menempatkan aktor militer dalam ranah pemerintahan sipil. Ini akan mengubah mekanisme kebijakan yang seharusnya berbasis kebutuhan masyarakat menjadi lebih berorientasi…

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti pentingnya eksekusi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi Grand Design Pembangunan Ekonomi Kreatif yang dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Samuel menilai bahwa konsep yang dirancang pemerintah sudah sangat baik, namun yang lebih penting adalah bagaimana realisasi di lapangan, terutama dalam memastikan SDM yang tersedia benar-benar mampu menjalankan grand design tersebut. “Grand design ini terlalu bagus, jadi yang saya tunggu adalah eksekusinya seperti apa. Karena kalau kita membuat konsep, tentunya kita merencanakan…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, yakni sebesar 64,53 persen pada tahun 2024. Kondisi ini memicu maraknya berbagai modus penipuan di sektor keuangan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, mendorong asosiasi di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan. “Saya rasa edukasi dan literasi keuangan masih perlu ditingkatkan secara merata, baik dari segi lokasi maupun segmen masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara aplikasi pinjaman daring resmi dan ilegal. Hal ini membuat mereka rentan terjerumus ke dalam pinjaman online ilegal, terutama menjelang Lebaran,…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa transparansi merupakan pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat. Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mendorong Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas melalui Parlemen Terbuka di Indonesia, Rabu (19/3/2025). “Menurut saya, transparansi itu tidak akan merugikan siapa pun. Justru, semakin transparan sebuah negara, semakin kuat pula negara itu. Karena itu, transparansi harus menjadi komitmen utama dalam pemerintahan,” ujar Husein usai menghadiri FGD tersebut. Meski transparansi terus ditingkatkan, Husein mengakui masih ada tantangan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. “Selama ini, informasi dari pemerintah sudah banyak tersedia,…

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang TNI yang baru pada Kamis, (20/3/2025). Dalam laporannya, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menekankan prinsip dasar dalam UU TNI tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia (HAM), serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disepakati. Utut menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pakar, akademisi, LSM serta Kementerian dan Lembaga serta Panglima TNI. Sebelum keputusan pengesahan, Komisi I DPR RI telah menggelar berbagai rapat…