Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025) menyoroti ketidakseimbangan antara pajak yang disetor oleh industri pariwisata dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Evita mengungkapkan keheranannya atas fakta bahwa sektor pariwisata mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp317 triliun, namun alokasi anggaran untuk Kementerian Pariwisata justru mengalami pemotongan sebesar Rp700 miliar. “Pelaku usaha bayar pajak, wisatawan bayar pajak, tetapi hasil pajak itu tidak kembali penggunaannya. Bahkan anggaran Kementerian Pariwisata pun dipotong. Kemana hasil pajak itu?” ungkap Evita. Menurutnya, industri pariwisata merasa dirugikan karena meskipun mereka menyumbang pendapatan…

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja untuk membahas berbagai usulan aturan yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu usulan yang mencuri perhatian adalah larangan bagi calon jemaah haji untuk melunasi uang muka pendaftaran haji dengan meminjam dari bank. Usulan ini diajukan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Ina Ammania. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) serta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025), Ina menegaskan bahwa praktik meminjam…

Belum lama ini ramai para pengemudi ojek online melakukan aksi menuntut untuk dapat diberikan hak hak mulai dari THR hingga cuti. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan beberapa terobosan kebijakan yang bisa dipertimbangkan untuk memberikan keadilan bagi para pengemudi ojol. Pertama, skema THR berbasis insentif di mana perusahaan aplikasi ojol dapat menerapkan THR berbasis insentif. “Skema THR berbasis insentif dan kontribusi di mana perusahaan aplikasi ojol (Gojek, Grab, dan lainnya) dapat menerapkan THR berbasis insentif, misalnya memberikan bonus kepada pengemudi yang telah bekerja dalam periode tertentu dan memenuhi kriteria jumlah perjalanan,” kata Charles kepada wartawan, Senin…

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang berpihak pada masyarakat serta mampu memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan yang digelar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025). Dalam rapat tersebut, Siti Mukaromah menyoroti bahwa jika RUU Kepariwisataan dapat dirancang dengan baik, maka akan memiliki dampak signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Ia menilai Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor pariwisata, baik dari sumber daya alam maupun masyarakatnya, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kita ingin undang-undang ini…

Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disampaikannya dalam pertemuan Komisi XI DPR RI dengan DPRD Provinsi Bengkulu terkait tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Musthofa menekankan bahwa dana bagi hasil, termasuk dari sektor kendaraan bermotor dan sawit, harus merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Ia mengingatkan bahwa perjuangan DPR dalam penyusunan undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan pendapatan daerah dapat…

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi menyoroti terkait rendahnya pekerja informal, rekomendasi ulang, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi pada kepesertaan BPU. Hal ini dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan. Tingkat kepesertaan pekerja informal dalam BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. “Data yang Bapak sebutkan di halaman 13 hanya 0,80 persen pekerja informal yang terdaftar dalam program JHT dan 11,81 persen dalam program JKK dan JKM. Saya kira ini angka yang sangat memprihatinkan mengingat ada 83,82 juta jiwa pekerja berada di sektor informal. Jadi ini sangat memprihatinkan,” ujarnya dalam RDP dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I,…

Pembudidaya kerang dara di Muara Badak, Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu melaporkan keluhan terkait adanya pencemaran lingkungan yang diduga disebabkan oleh aktivitas PT Pertamina Hulu Sanga Sanga. Hal ini berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat setempat. Merespons masalah tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, bersama tim Komisi XII melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Hulu Sanga di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (16/2/2025) Hal itu untuk mencari solusi konkret terhadap permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. “Kami hadir di sini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas Pertamina Hulu Sanga Sanga. Kami berharap dapat menemukan…

Komisi III DPR RI mendukung pelaksanaan Jakarta Model Congress. Yaitu, sebuah acara simulasi Parlemen Indonesia yang dihadiri oleh pelajar SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Dalam Jakarta Model Congress, pelajar SMA yang berpartisipasi akan memenuhi peran sebagai anggota dewan dan mendiskusikan isu-isu nasional. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyambut baik kedatangan panitia Jakarta Model Congress yang meminta masukan terkait acara tersebut kepada Komisi III. Komisi III pun mengapresiasi kegiatan positif dari siswa-siswi SMA dari berbagai sekolah tersebut. Ia pun membuka peluang bagi siswa-siswi SMA yang ingin merasakan magang di DPR RI “Jadi kalau teman-teman bikin programnya sudah bagus, kita…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XII ke PT Vale Indonesia, di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hal itu untuk mendalami berbagai aspek terkait dengan operasi perusahaan tambang tersebut, termasuk hasil produksi, kegiatan trading, rehabilitasi lahan, serta keselamatan kerja. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir pejabat dari Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Syarif menjelaskan, kunjungannya kali ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PT Vale Indonesia menjalankan proses produksi dan bagaimana perusahaan mengelola rehabilitasi lahan setelah operasi tambang. Salah satu pertanyaan utama yang disampaikan adalah mengenai produksi nikel tahunan yang mencapai 60 ribu ton…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menanggapi adanya aspirasi untuk membentuk perkumpulan baru di luar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bagi para Aparatur Sipil Negara. Menurutnya, para ASN harus memahami bahwa dirinya bagian dari institusi negara, sehingga mau tidak mau harus taat pada aturan negara. “Saya mantan ASN, sebelum jadi politisi. Saya kira ASN itu cirinya disiplin dan ikut aturan. Jangan kemudian bagian dari institusi negara, tapi kemudian tidak mau taat pada aturan negara,” ujar Rifqnizamy saat diwawancarai koranmerdeka.co, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, jika ada ASN yang berkeinginan untuk…