Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di Papua Barat Daya, khususnya di wilayah destinasi pariwisata unggulan seperti Raja Ampat. Hal ini disampaikan usai kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Rabu (28/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, Evita menyampaikan apresiasi atas paparan dari Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat yang dinilainya sangat komprehensif. Namun, ia menekankan bahwa berbagai kendala di lapangan, terutama dari sisi pendanaan, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. “Pak Gubernur dan Pak Bupati sudah memberikan gambaran perkembangan yang ada. Tapi yang menjadi perhatian kami adalah…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi konflik antara industri pertambangan nikel dan keberlangsungan ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Evita menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama menyangkut maraknya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat yang belakangan ramai disorot publik, termasuk oleh organisasi lingkungan Greenpeace. “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata…

Dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI melakukan tinjauan lapangan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Batam, meninjau langsung pelaksanaan layanan pertanahan berbasis elektronik yang kini telah diterapkan secara efektif. Layanan digital ini meliputi Pendaftaran Sertipikat Tanah Elektronik, Pengecekan Sertipikat secara daring, Permohonan Balik Nama, Hak Tanggungan secara digital, hingga Pemanfaatan Buku Tanah Digital. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menyampaikan apresiasinya atas transformasi digital yang telah dilakukan oleh Kantah Kota Batam. Menurut Azis, digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah strategis dalam menciptakan layanan yang transparan dan efisien. “Layanan pertanahan elektronik adalah langkah strategis dalam mencegah praktik-praktik maladministrasi, mempercepat…

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi mengingatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada penerima manfaat bersifat stimulan, di mana bantuan tersebut diberikan untuk membantu penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, tegasnya, pemerintah harus mencari program-program berdampak jangka panjang demi melepaskan mereka dari jerat kemiskinan. “Bantuan sosial sifatnya stimulan untuk mensupport dalam jangka waktu  yang tertentu jadi perlu koordinasi juga dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka ini hanya sifatnya sementara namanya bantuan sosial sehingga kita perlu mencarikan program-program yang mereka bisa keluar dari kemiskinan itu,” kata Matindas kepada koranmerdeka,.co di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, (28/05/2025).…

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menyatakan, dengan adanya perpindahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) merupakan perubahan besar dalam sistem pendataan bantuan sosial di Indonesia, namun dalam prakteknya, dibutuhkan supporting anggaran yang mumpuni dan memadai. “Sekarang yang paling dibutuhkan oleh dinas sosial itu supporting anggaran juga dari pemerintah provinsi, dalam rangka untuk memutakhirkan data, karena ada pergeseran data dari DTKS ke data terpadu ekonomi nasional itu perlu juga, karena indikatornya itu agak berbeda sedikit sehingga perlu ada pembaharuan disitu butuh supporting daripada pemerintah provinsi dan pusat juga sinergitasnya.,” ucap…

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, melakukan kunjungan kerja reses ke Padang, Sumatera Barat, bersama rombongan Komisi III DPR RI. Dalam kunjungan tersebut, Benny menyampaikan pentingnya penyamaan persepsi di antara aparat penegak hukum, terutama terkait penerapan konsep restorative justice. Dalam pertemuan bersama Kapolda Sumatera Barat dan jajaran aparat penegak hukum, Benny menekankan bahwa ujung tombak penerapan hukum di masyarakat berada di tangan petugas terbawah, yakni Bhabinkamtibmas. Ia mengimbau agar seluruh aparat, khususnya di lapisan terbawah, dibekali pemahaman yang sama tentang restorative justice. “Ujung tombak terdepan itu kan kepolisian, ada Bhabinkamtibmas namanya, itu yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi saya diimbau Pak…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menilai, program Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto, merupakan perwujudan asta cita presiden yang luar biasa. Namun, ia berharap pembangunan sekolah rakyat akan lebih baik memanfaatkan revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada, agar hak akses memperoleh pendidikan dapat terwujud secara luas. “Dan yang perlu didorong tentunya revitalisasi sekolah-sekolah yang lain dalam rangka memberikan keadilan bagi murid-murid yang diluar rekruitment daripada sekolah rakyat itu merevitalisasi sekolah-sekolah yang perlu untuk kita dorong bersama karena program sekolah rakyat ini belum menjangkau semua kabupaten kota yang ada,” kata Matindas kepada koranmerdeka.co usai memimpin pertemuan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menilai keberadaan Sentra Tumou Tou Kementerian Sosial Manado sangat banyak membantu masyarakat sekitar, namun dirinya meminta Pemerintah menambah sumber daya manusia yang ada di dalamnya, mengingat SDM yang ada saat ini sangatlah tidak ideal. “Sentra Timoutou sudah sangat banyak membantu, cuma dia perlu ada tambahan sumber daya manusianya, karena sentra Timoutou ini wilayah kerjanya sampai di Gorontalo, Sanger dan sangat-sangat dibutuhkan penambahan sumber daya, sekarang 16 orang saja yang menangani hampir 2 Provinsi dan ada 21 Kabupaten Kota yang dulunya kan Gorontalo gabung dengan Sulut,” ungkap Matindas kepada koranmerdeka.co di Manado, Sulawesi Utara, Rabu,…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Semarang, Jawa Tengah, dalam rangka menyerap berbagai aspirasi dari kepala daerah di wilayah tersebut, terkait infrastruktur. Beberapa bupati dan wali kota pun turut hadir dalam peninjauan langsung ke titik-titik strategis pembangunan, seperti Pelabuhan Tanjung Emas, dan mereka menyampaikan keluhan terkait jalan rusak, sedimentasi, serta keterbatasan pelabuhan daerah. “Kita banyak menerima aspirasi soal infrastruktur dasar, seperti jalan yang masih rawan banjir, pelabuhan kecil yang tidak berkembang, hingga isu sedimentasi yang mengganggu alur pelayaran. Ini akan kita bawa ke pusat,” ujar Anggota Komisi V Fadholi kepada koranmerdeka.co di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (23/05/2025). Lebih…

Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan performa solid dan terus melakukan transformasi menyeluruh guna meningkatkan manfaat bagi anggotanya. Demikiam hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Umum Setjen DPR RI, Rudi Rochmansyah saat menyampaikan pidato Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan tema “Koperasi Maju, Anggota Sejahtera” yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2025). Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi pengawasan selama tahun 2024 menunjukkan bahwa koperasi dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja yang solid. “Kami melihat pengelolaan koperasi tetap terjaga meskipun menghadapi sejumlah tantangan. SHU (Sisa Hasil Usaha) tercatat sebesar Rp3,07 miliar, sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, namun masih menunjukkan efisiensi…