Penulis: Redaksi

Temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang tersebar di 59 lokasi berbeda di Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, meminta Kementerian Kehutanan untuk memperketat pengawasan di seluruh kawasan konservasi guna mencegah kejadian serupa. “Kita tidak boleh kecolongan lagi. Kawasan taman nasional seharusnya menjadi area konservasi yang terlindungi, bukan justru dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti ini. Kementerian Kehutanan harus segera bertindak dengan memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” ujar Cindy Monica dalam pers rilisnya, Kamis (20/3/2025). Menurutnya,…

Komisi I DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) untuk dibawa ke rapat paripurna guna mendapatkan persetujuan tingkat II. Revisi ini menegaskan bahwa celah bagi kembalinya praktik dwifungsi ABRI era Orde Baru tetap tertutup rapat. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa revisi UU TNI mencerminkan komitmen kuat terhadap profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara yang tidak berpolitik dan tidak berbisnis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perubahan pada Pasal 2 butir d yang menegaskan jati diri TNI sebagai tentara profesional. Selain itu, Pasal 39 tetap melarang prajurit aktif untuk berpolitik…

DPR RI telah menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Kabupaten/Kota yang merupakan inisiatif Komisi II DPR RI menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Persetujuan tersebut diperoleh usai Ketua DPR RI Puan Maharani mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam forum tersebut. “Delapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah 10 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang kabupaten kota di provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan…

Komisi XI DPR RI menyambut baik Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Nusantara Bona Pasogit terkait audiensi dalam rangka memberikan penjelasan berbagai permasalahan yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, menyoroti keinginan OJK untuk membatasi eksistensi BPR dari sebuah pulau dan provinsi. “Keinginan OJK untuk menjadikan BPR sebagai unit usaha pembiayaan di tingkat komunitas itu menarik. Tetapi, tidak kemudian melebihi aturan dari perundang-undangan itu,” kata Misbakhun di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Lebih lanjut, Misbakhun memastikan kalau aspirasi BPR NBP akan disampaikan kepada OJK. Ia juga mendorong BPR-BPR untuk melakukan judicial…

Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Surabaya menemui Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Kedatangan mereka untuk mengadukan perihal reklamasi yang merupakan program dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Surabaya Waterfront Land (SWL) di Perairan Pantai Timur Surabaya, Jaw Timur. Ketua DPC HNSI Kota Surabaya, Heru SR menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya. Mulai menghadap ke Komisi IV DPR RI hingga ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hanya saja, sampai saat ini proyek tersebut terus berjalan. Dijelaskan Heru, ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Tangerang, Rabu (19/3/2025). FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, serta perwakilan kementerian seperti Bappenas dan Kementerian PANRB. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan institusi, baik di sektor publik, privat, maupun komunitas. “Intinya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera melalui perbaikan good governance…

Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Sarawati, ini membahas Grand Design Pembangunan Ekonomi Kreatif untuk periode mendatang. Menteri Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa Rencana Induk Ekonomi Kreatif saat ini akan berakhir pada Desember 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (RINDEKRAF) 2018-2025. Sebagai kelanjutannya, pemerintah merancang pembaruan grand design dengan pendekatan ekosistem dan rantai nilai ekonomi kreatif yang akan berlaku hingga 2045. Dokumen ini…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa revisi kebijakan kehutanan yang komprehensif dan holistik merupakan langkah penting untuk memastikan kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ia sampaikan dalam Forum Dialog Konservasi Indonesia (FDKI) bertajuk Menavigasi Undang-Undang Kehutanan di Hotel Sofyan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Dalam paparannya yang berjudul Revisi UU Kehutanan untuk Mewujudkan Sektor Kehutanan yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing, Inklusif, Ramah Lingkungan, dan Berkelanjutan, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu menyoroti isu-isu kritis, termasuk deforestasi dan perlunya revisi UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Tantangan Kehutanan Rokhmin mengungkapkan lima permasalahan utama yang…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan TNI aktif yang mengisi jabatan sipil harus tunduk pada proses hukum sipil dan diadili melalui peradilan umum. Sebab, tegasnya, ketentuan tersebut tidak termasuk dalam pasal yang diubah dalam revisi UU TNI yang akan segera disahkan atau dibawa ke paripurna pada Kamis, (20/3/2025). “Kami tegaskan mengacu pada UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 65,  bahwa jika anggota TNI aktif tersebut sudah mengisi jabatan sipil, maka ia akan tunduk pada proses hukum sipil dan diadili melalui peradilan umum,” jelas Amelia dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (20/3/2025). “Ini penting untuk menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan…

Anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RI Daerah 3T dan Marginal, Juliyatmono, menyerukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang masih menghantui daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Ia menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil harus lebih berani dan tidak hanya bersifat administratif. “Pendidikan adalah kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil harus lebih inovatif dan berani,” tegas Anggota Komisi X DPR RI ini melalui rilis yang diterima koranmerdeka.co, Kamis (20/3/2025). Salah satu fokus utama yang didorong adalah optimalisasi program beasiswa. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak…