Penulis: Redaksi

Indonesia baru-baru ini sukses menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi İslam (OKI) yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan, event Internasional ini mendapat pujian tinggi dari hampir seluruh delegasi yang hadir, mereka mengapresiasi keramahan dan penyelenggaraan yang baik di Jakarta. “DPR telah berhasil melaksanakan sidang ini dengan baik, ini sekaligus menunjukkan kualitas penyambutan yang luar biasa. Delegasi dari berbagai negara, ketika saya memantau mereka merasa puas dengan layanan dan hospitality yang diberikan selama acara tersebut,” ujar Indra saat memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan…

Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya itu, resmi dicabut Pemerintah usai ramai diberitakan merusak lingkungan. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan IUP agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat. “Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai Pemerintah menjadi makelar tambang,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/6/2025). Mufti mengingatkan Raja Ampat memiliki mega keanekaragaman yang merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna yang unik, langka, dan terancam…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan apresiasi atas kontribusi signifikan para pegawai purnabakti, yang telah berpuluh-puluh tahun mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Demikian hal tersebut tersebut disampaikannya dalam agenda pelepasan pegawai purnabakti di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa berbagai keberhasilan organisasi selama ini tidak lepas dari peran dan pengabdian para pegawai yang kini menyelesaikan masa tugasnya. “Setiap langkah, keputusan, dan usaha yang bapak dan ibu berikan telah memberikan dampak nyata bagi kemajuan instansi ini,” tutur Indra. Ia pun menambahkan, dedikasi dan ketulusan yang ditunjukkan selama puluhan tahun telah…

Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam hal pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I di Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Peresmian kerja sama ini digelar di Gedung DPR RI dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu, para pejabat tinggi madya dan pratama, serta perwakilan PPPK yang baru diangkat. Dalam laporannya, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyangkut aspek teknis administrasi penggajian, tetapi juga menyentuh aspek…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberanian politik dan keberpihakan nyata terhadap kelestarian lingkungan. “Saya, atas nama Komisi XII DPR RI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025). Menurut politisi Partai Gerindra itu, keputusan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak kepada masa depan ekologi Indonesia. Ia menilai Presiden tak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. “Ini adalah bukti…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar diberikan gratis, termasuk di sekolah swasta bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, ia menyebut putusan sekolah gratis bagi SD sampai SMA swasta itu akan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. “Keputusan MK untuk gratis pendidikan dasar, terutama SD-SMP, itu adalah keputusan yang sudah final dan mengikat. Maka segera harus kita atur di dalam RUU Sisdiknas maupun juga kita atur di dalam regulasi yang lain dan segera harus kita bahas…

Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan langkah strategis dengan merevisi dua undang-undang penting terkait haji, yakni Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji Indonesia yang adaptif terhadap kebijakan terbaru dari Pemerintah Arab Saudi. Hal ini disampaikan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan kepada koranmerdeka.co saat melakukan pengawasan langsung di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (7/6/2025). “Dua undang-undang ini akan diubah secara sinergis. Kami perlu mendalami lebih jauh agar revisi yang dilakukan bisa menyesuaikan dengan kebijakan…

Ketua umum Pendekar 08 Ancilla Yanny melaksanakan penyerahan ambulans dan peresmian balai warga Serpong Utara. Penyerahan dilakukan berbarengan dengan pemotongan hewan kurban pada Jumat, 6 Juni 2025. Wakil Kepala Staf Presiden Dan Pembina Pendekar 08, Muhammad Qodari melakukan potong pita sebagai tanda resminya penggunaan Balai Warga dan penyerahan mobil ambulans. Penyerahan didampingi Yoska Oktaviano sebagai Penasehat dan Ancilla Yanny Sebagai Ketua Umum juga hadir Camat Serpong Utara, Dahlan. Dalam kesempatan tersebut, Qodari menyampaikan, Balai Warga ini dapat digunakan untuk tempat berdiskusi dan merumuskan kegiatan yang mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo. “Balai warga bisa digunakan untuk kegiatan diskusi. Selain itu, ada…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya transparansi Pemerintah terkait skema pembiayaan dan fasilitas yang diterima jemaah haji Indonesia sejak awal proses penyelenggaraan. Ia menilai, keterbukaan sejak perencanaan sangat menentukan kualitas layanan yang diperoleh jemaah dan menjadi landasan untuk melihat sejauh mana kemampuan negara dalam mendukung pembiayaan haji. “Ini yang harus kita bicarakan, menyangkut kemampuan keuangan, termasuk dana haji yang sudah dibayar calon jemaah, ditambah skema dana kemanfaatan dari BPKH. Sejak awal seharusnya terbuka. Misalnya, kalau paketnya D, jemaah dapat fasilitas ini. Kalau B, dapat layanan seperti ini. Jadi jelas dari awal,” ujar Abidin saat ditemui koranmerdeka.co di…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji. “Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” ujar Muslim Ayub kepada koranmerdeka.co di Makkah, Sabtu (7/6/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan bahwa sejumlah jemaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan…