Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbeleka, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antar-Aparat Penegak Hukum (APH). Hal itu guna memaksimalkan penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, koordinasi yang solid dan saling mendukung antara kepolisian dan kejaksaan menjadi kunci utama agar penerapan hukum berjalan optimal, terlebih dalam mengimplementasikan regulasi KUHAP-KUHP yang baru. “Kami berpesan bahwa pentingnya menjaga keharmonisan antara APH dan mitra-mitra. Kekompakan dan saling support itu sangat penting untuk memaksimalkan penegakan hukum,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian dan Kejaksaan di Palembang, Kamis (29/1/2026). Diketahui, Kunker ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk…

Komisi I DPR RI menilai kesiapan Komando Resor Militer (Korem) 101/Antasari, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, secara umum berada dalam kondisi baik. Hal itu mulai dari sisi personel, peralatan, maupun kemampuan operasional. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke Korem 101/Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (28/1/2026). Sukamta menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau perkembangan Korem 101/Antasari pasca-perpindahan komando dari Kodam VI/Mulawarman ke Kodam XXII, sekaligus melihat kesiapan satuan dalam menghadapi operasi militer selain perang (OMSP), terutama penanganan bencana alam di Kalimantan Selatan. “Di Kalimantan Selatan frekuensi bencana relatif tinggi,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Fikarno, menegaskan pentingnya penguatan matra udara sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional, khususnya dalam mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Dhomber, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (28/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI memperoleh berbagai informasi strategis terkait kondisi dan kesiapan markas udara di wilayah tersebut. Dave menyampaikan bahwa masukan dan paparan yang diterima menjadi bahan penting untuk memperluas pemahaman Komisi I mengenai kebutuhan pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara. “Kami mendapatkan informasi yang sangat berharga dan…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya pada segmen super mikro yang di bawah Rp10 juta hingga kredit di atas Rp100 juta, perlu dievaluasi kembali. Hal ini agar benar-benar mampu menopang usaha produktif seperti petani dan nelayan. “Skema kredit di bawah Rp10 juta yang masuk kategori super mikro perlu dihitung kembali apakah benar-benar mencukupi untuk mendukung produksi, misalnya dalam satu kali masa panen. Apalagi kredit ini tanpa agunan,” ujar Herman kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Padalarang, Bandung, Jawa Bara, Rabu (28/1/2026). Selain persoalan besaran pembiayaan, Herman…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus mendalami tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pendalaman dilakukan mengingat masih ditemukannya temuan yang berulang dan dinilai signifikan dalam pengelolaan program KUR. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan, BAKN telah melihat perkembangan penyelesaian temuan terkait subsidi bunga KUR pada periode 2022–2023 yang sebelumnya dibahas dalam beberapa kali pertemuan serta dikonsultasikan dengan BPK. “Kami menemukan adanya persoalan atas subsidi bunga KUR dan telah membahasnya dalam tiga kali pertemuan, serta berkonsultasi dengan BPK. Intinya terdapat perbedaan…

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menyepakati sejumlah poin strategis terkait pendalaman yang berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) di 2026 sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam APBN. “Penting rapat membahas ini karena, ini menyangkut hal-hal strategis,” ujar Ketua Komisi XI Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan agenda Pendalaman aturan Inpres Tahun 2026 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/01/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai arah dan pendalaman pelaksanaan Inpres Tahun 2026, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan…

GoTo Berperan Aktif Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Perusahaan ride hailing, PT GoTo Gojek Tokopedia, kembali menunjukkan peran aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengendara dengan meluncurkan empat komitmen dalam acara Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra pada Selasa, 27 Januari 2025. Komitmen yang disampaikan dalam Bakti GoTo untuk Negeri mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya, Bursa Kerja Mitra Gojek, Usaha Mitra Swadaya, dan Beasiswa untuk mitra ataupun keluarganya. Keempat inisiatif yang dirancang merupakan kontribusi jangka panjang dari perusahaan dalam memperkuat ekosistem kerja yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arahan…

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mengapresiasi kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam meningkatkan kapasitas pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dewi menilai, melalui Program Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Masyarakat (PKPRIM), berbagai inovasi BRIN telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.  “Ada hal yang sangat menarik dan sudah dirasakan oleh daerah. Dengan adanya PKPRIM ini, masyarakat benar-benar merasakan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh BRIN itu luar biasa dan manfaatnya nyata,” ujar Dewi dalam rapat dengar pendapat dengan kepala BRIN RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia…

Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya secara penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan di seluruh Indonesia. Dukungan ini dinilai krusial untuk menjamin keadilan struktural bagi para penegak hukum di lingkungan peradilan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Ketua Umum Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/01/2026). “Komisi III DPR RI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana kerja yang layak, pengawasan yang efektif, serta menjamin keadilan…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kondisi infrastruktur di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, khususnya terkait kerusakan jembatan dan pendangkalan alur Sungai. Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar permasalahan lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan, oleh Komisi V DPR RI, kondisi sungai yang sudah mengalami sedimentasi parah hingga rata dengan permukaan tanah. Hal ini menyebabkan fungsi sungai sebagai saluran pembuangan air hilang, sehingga aliran air meluap ke berbagai arah dan mengancam keselamatan warga serta ketahanan infrastruktur. “Saya sendiri sudah pergi ke sana. Sungai yang jembatannya…