Penulis: Redaksi

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Achmad menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama dalam menghadapi transisi menuju Badan Pelaksana (BP) Haji yang direncanakan mulai menyelenggarakan haji pada 2026. “Setelah kami melakukan peninjauan langsung di lapangan, baik di Makkah maupun Madinah, insyaAllah setelah masa reses DPR RI selesai, kami akan segera mengadakan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Achmad kepada koranmerdeka.co yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, di Madinah, Arab Saudi, Jumat (13/6/2025). Ia menambahkan, evaluasi tersebut akan dilakukan bersama lintas komisi, fraksi, serta pimpinan DPR, dan difokuskan pada persoalan-persoalan yang dialami jemaah…

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Sigit Purnomo Said mengungkapkan kekecewaan mendalam atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang menurutnya jauh dari ekspektasi, khususnya mengingat tahun ini merupakan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Saya sebagai DPR RI, yang paling percaya diri bahwa pelaksanaan haji tahun ini bakal keren, bakal bagus. Dalam rapat-rapat Komisi VIII sebelumnya saya selalu bilang, Insya Allah, di era pertama Pak Prabowo menjabat, haji ini pasti akan jadi yang terbaik,” kata Sigit saat mengunjungi Kantor Daerah Kerja (Daker) Indonesia di Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025). Namun, kenyataan di lapangan menurutnya justru memalukan. Ia menyinggung berbagai persoalan yang…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti rendahnya kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia, khususnya saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang selama ini masih berada pada kategori Grade-D. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid menegaskan bahwa pelayanan tersebut perlu ditingkatkan menjadi Grade-C atau bahkan Grade-B di masa mendatang. “Untuk pelayanan Grade-D, memang sesuai dengan anggaran jemaah reguler. Tapi saya temukan sendiri di Arafah, ada syarikat yang meskipun hanya mendapat anggaran Grade-D, mereka mampu memberikan pelayanan sekelas Grade-B atau C. Ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas itu memungkinkan,” ujar Abdul Wachid yang…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem multi-syarikat dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Evaluasi ini menjadi bagian dari langkah perbaikan layanan jemaah haji Indonesia ke depan, khususnya dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2026. Menurut Wachid yang juga Ketua Panja Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, sistem multi-syarikat yang diterapkan pada musim haji tahun ini memiliki kelebihan dan kekurangan. “Multi-syarikat ini memang menjadikan syarikat berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Tapi kalau jumlahnya sampai delapan syarikat seperti sekarang, itu justru menyulitkan,” kata…

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, meminta pemerintah untuk bersikap jujur dan terbuka kepada publik terkait kerusakan alam di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan nikel. Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat sudah tidak bisa lagi dibohongi dengan narasi-narasi yang menutupi fakta lapangan. “Sekarang, menurut saya, dengan keterbukaan informasi yang masyarakat bisa dapatkan dari sosial media, gak waktunya lagi mengelabui masyarakat. ‘Jangan nipu gue lagi deh’, begitu kira-kira,” tegas Samuel kepada koranmerdeka.co, Rabu (13/6/2025). Ia menilai, tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sejumlah pejabat maupun perusahaan yang terlibat dalam perizinan tambang harus menjadi sebuah awareness dan alarm…

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, mendorong pemerintah daerah Ambon segera membentuk dinas ekonomi kreatif sebagai bentuk keseriusan dalam mengelola potensi Kota Musik Dunia. Menurutnya, meski sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, hingga kini Ambon belum memiliki kelembagaan khusus yang menangani pengembangan sektor ekonomi kreatif secara profesional. “Ambon sudah ditetapkan sebagai Kota Musik Dunia, tapi dinas ekonomi kreatif di sini belum ada. Bahkan di tingkat kota, yang seharusnya berwenang, hingga kini belum membentuk lembaga pengelola ekonomi kreatif,” ungkap Samuel kepada koranmerdeka.co di Ambon (11/6/2025). Menurutnya, ketiadaan kelembagaan tersebut membuat pengembangan potensi musik di Maluku berjalan secara sporadis dan per kelompok saja. Padahal,…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mengapresiasi atas langkah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di bidang musik di Ambon. Meski demikian, ia menyoroti masih adanya sejumlah tantangan yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif, seperti akses distribusi, pasar, hak cipta, dan promosi karya. “Sebenarnya dari Kementerian Ekonomi Kreatif tadi sudah memberikan pemaparan bahwa mereka setelah inkubasi sekarang akselerasi. Karena memang tadi disampaikan bahwa mereka bisa di daerah-daerah itu bisa untuk produksi sendiri. Namun distribusinya yang menjadi tantangan. Jadi bagaimana mereka bisa memastikan adanya akses kepada pasar, adanya pengakuan hak cipta mereka. Dan…

Pemerintah baru baru ini mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui, pencabutan izin diakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mendukung atas langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat dari lima perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai, Keputusan pemerintah tersebut merupakan langkah positif untuk menyelamatkan kawasan konservasi yang menjadi salah satu keajaiban alam dunia. “Bahwasanya saya mendukung keputusan pencabutan izin di Raja Ampat, saya sangat mendukung. Karena ini berkaitan dengan keindahan alam…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai bahwa potensi wisata dan ekonomi Maluku masih belum tergarap maksimal hingga kini karena tingginya biaya akses transportasi. Padahal, Maluku memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, mulai dari destinasi wisata bahari, kuliner khas daerah, hingga potensi industri perikanan yang besar. “Kalau tiket pesawat ke Maluku mahal, bagaimana wisatawan mau datang? Padahal sektor pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Maka, biaya transportasi menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusinya,” ujarnya usai Kunjungan Kerja Komisi VII di Ambon, Rabu (11/6/2025). Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa tingginya harga tiket pesawat tidak…

Persoalan pengelolaan sampah kembali menjadi perhatian serius dalam pengembangan pariwisata Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Ambon, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati  menekankan pentingnya aspek kebersihan dan pengelolaan lingkungan untuk mendukung kenyamanan wisatawan serta keberlanjutan destinasi wisata di Maluku. Menurut Rahayu, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur dan memperluas aksesibilitas, tetapi juga harus dibarengi dengan pengelolaan sampah yang memadai. Ia menyebut bahwa sampah kerap menjadi tantangan utama di banyak destinasi wisata di Indonesia, termasuk di Maluku. “Persoalan sampah ini menjadi nilai negatif terbesar dalam kenyamanan wisata. Jangan sampai ketika infrastruktur dan…