Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menghadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di berbagai sektor industri di Indonesia. “Angka PHK yang terus bertambah adalah kenyataan pahit yang harus segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga kehidupan jutaan keluarga. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan bergerak cepat,” kata Arzeti kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK selama Januari hingga Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 32 persen dibandingkan periode…

Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendukung keputusan Presiden Prabowo memberikan Abolisi kepada Mantan Mendag Tom Lembong dan Amnesti kepada mantan Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Eddy, keputusan memberikan Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945. Pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. “Keputusan ini dilakukan sesuai prerogatif yang dimiliki presiden yang diatur dalam UUD 1945. Sudah jelas merupakan keputusan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Eddy di sela-sela menghadiri Kongres Diaspora Indonesia di IKN Nusantara. Doktor…

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekuin-Kesra), Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI, Wiwin Sri Rahyani, menerima kunjungan 31 peserta diklat jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wiwin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang menjadi bagian dari kurikulum pelatihan selama tiga bulan. Ia menilai kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman langsung mengenai proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang di DPR RI. “Saya pertama-tama mengapresiasi kedatangan Pusdiklat Kementerian Pertahanan yang membawa 31 peserta diklat fungsional…

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant (tidak aktif). Hal itu, menurutnya, demi melindungi hak dan kepentingan pemilik sah rekening serta menjaga integritas sistem keuangan nasional. Pria yang kerap disapa Habib Aboe ini pun mengapresiasi objektivitas PPATK dalam mengambil kebijakan ini, mengingat maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk berbagai tindak pidana. “Langkah PPATK untuk mengamankan rekening dormant adalah tindakan yang tepat dan objektif. Data menunjukkan bahwa banyak rekening tidak aktif yang disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan seperti narkotika, korupsi,…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelarangan karyawisata (study tour) study tour sekolah sebagaimana aturan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ledia mengatakan sebelum study tour dilarang, sebaiknya dipertimbangkan relevansi terhadap pembelajaran dan dampaknya terhadap orang tua siswa. “Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika bicara soal study tour, bukan cuma soal membebani orang tua. Memang harus dipikirkan bagaimana caranya study tour yang dimaksud tentu sangat, harus sangat berkaitan erat dengan pembelajarannya,” kata Ledia melalui rilis yang disampaikan di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Seperti diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA untuk melarang kegiatan study tour bagi…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem perizinan guna meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini dianggap krusial untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, membuka lapangan kerja, dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kendala perizinan investasi masih menjadi tantangan besar di tengah kondisi industri manufaktur yang semakin berat. Hal ini jelas menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor industri. Pemerintah harus serius melakukan reformasi perizinan agar peluang investasi lebih terbuka lebar,” ujar Chusnunia, yang akrab disapa Nunik pada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Menurut Nunik, sistem perizinan yang masih rumit dan birokratis perlu…

Bayangkan seorang nenek renta, diadili hanya karena mengambil beberapa biji kakao demi bertahan hidup. Itulah yang terjadi pada Nenek Minah. Bukan hanya publik yang terenyuh, bahkan sang hakim pun tak kuasa menahan air mata saat menjatuhkan vonis. Sebab, dalam logika hukum yang terlalu formal, rasa kemanusiaan kerap kali tidak mendapat ruang. Kisah ini menjadi refleksi penting bagi Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Menurutnya, revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus dilakukan agar hukum tidak hanya berpijak pada pasal, tapi juga pada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. “Kasus Nenek Minah itu menyedihkan. Unsur pelanggaran terpenuhi, iya. Tapi di…

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas oleh DPR RI bertujuan utama untuk memperkuat posisi masyarakat sipil saat berhadapan dengan negara dalam proses hukum. “Saya berangkat dari latar belakang sebagai pengacara publik, dan saya tahu betul betapa timpangnya posisi warga negara ketika harus berhadapan dengan negara dalam kasus hukum. Negara ini sangat powerful, sementara warga sipil sering kali dalam posisi yang lemah,” ujarnya dalam keterangan video yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Habiburokhman mengungkapkan bahwa ketimpangan tersebut sangat terlihat dalam KUHAP yang berlaku saat ini, yang dibuat pada era Orde…

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut sedang menangani 2 (dua) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah dicabut izinnya sampai dengan Juli 2025, yakni BPR Dwi Cahaya Nusa Perkasa dan BPRS Gebu Prima. Penutupan tersebut karena pemegang saham dan pengurus tidak mampu melakukan upaya penyehatan. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong penguatan tata kelola dan manajemen BPR. “Sejak tahun 2005, sudah ada 143 bank telah dilikuidasi yang mayoritas adalah BPR. Secara historis, Hal tersebut disebabkan lemahnya tata kelola manajemen perbankan, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, dan minimnya pengendalian internal. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat BPR…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyayangkan aksi intoleransi yang terjadi di Padang, Sumatera Barat, di mana sebuah rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) dirusak saat ibadah dan kegiatan anak-anak tengah berlangsung. Selly menilai aksi anarkis tersebut tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga mengguncang nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa kebebasan beribadah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. “Kita semua memahami bahwa Indonesia berdiri di atas prinsip kebhinekaan, menjunjung tinggi toleransi, dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya,” kata Selly dalam keterangan tertulisnya…