Penulis: Redaksi

Bencana alam banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera menyisakan dampak serius pada sektor pendidikan, dengan catatan terdapat kerusakan berat mencapai 1.009 sekolah. Merespons kondisi krisis ini, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terpenuhi. “Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” kata Fikri dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Fikri menyadari…

Skema perizinan investasi lintas negara di kawasan Asia, serta dukungan investasi bagi hilirisasi produk unggulan daerah menjadi sorotan utama Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti pentingnya terobosan kebijakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan investasi regional. Sugeng mengapresiasi capaian realisasi investasi nasional yang telah mencapai 75 persen hingga triwulan ketiga. Menurutnya, capaian tersebut memberi optimisme bahwa target akhir tahun masih dapat dikejar. “Saya pribadi cukup lega dengan data investasi yang mencapai 75 persen. Masih ada kesempatan di kuartal terakhir, mudah-mudahan target dapat tercapai. Kita sama-sama…

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa reformasi penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa pembenahan transparansi kelembagaan dan perubahan kultur aparat penegak hukum. Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025), Soedeson menyampaikan bahwa dua persoalan pokok ini menjadi hambatan utama dalam mempersiapkan institusi penegak hukum menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP baru. Dalam forum yang menghadirkan para pakar hukum tersebut yaitu Prof. Suparji Ahmad, Dr. Barita Simanjuntak, dan Prof. Amzulian Rifai, Soedeson menyoroti bahwa tiga lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, masih bekerja dalam…

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi meminta pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan yang berbeda, khususnya kepada guru di sekolah swasta dan negeri, dalam rekrutmen aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK. Pembedaan status guru atau sekolah negeri dan swasta seharusnya dihapuskan dalam dunia pendidikan karena semua berkontribusi mendidik anak bangsa. “Kami sepakat bahwa dalam perekrutan ASN itu tidak boleh dibeda-bedakan guru swasta maupun negeri, meningat mereka sama-sama berkontribusi dalam pendidikan Indoensia”, ungkapnya saat RDPU Komisi X dengan Asosiasi Guru dan Dosen se-Indonesia, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Menurutnya, guru…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tentang Hak Cipta terus memperdalam pembahasan substansi regulasi, khususnya pada penguatan definisi dan ruang lingkup ciptaan sebagai fondasi utama pengaturan. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa penajaman ketentuan umum menjadi kunci harmonisasi agar seluruh norma dalam RUU berjalan konsisten dan selaras dengan persoalan aktual perkembangan industri kreatif. Maka dari itu, Doli menekankan bahwa posisi pengusul RUU memiliki dua fungsi krusial: memastikan substansi utuh sebagaimana naskah awal, serta mengawal agar rumusan yang dibahas tidak bergeser dari semangat pengaturan yang diinginkan. “(fungsi) Pengusul itu, satu menyaksikan, kedua…

Kunjungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (1/12/2025) mengungkap sejumlah temuan pengelolaan keuangan daerah di Tanah Papua. Wakil Ketua BAKN DPR, Herman Khaeron, menyebut hampir 20 ribu temuan terkait pengelolaan keuangan membayangi enam Provinsi di wilayah tersebut, menandakan persoalan akuntabilitas yang belum terselesaikan. Dalam pernyataannya, Herman mengungkap bahwa persoalan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) relatif seragam di seluruh wilayah Tanah Papua. “Ya, ternyata temuan di Papua, di enam wilayah Provinsi tanah Papua ini sangat banyak. Tadi hampir 20 ribu temuan, tentu ini hal yang luar biasa yang harus…

Pada Senin (1/12/2025), Asep Romy Romaya menyambangi sejumlah lokasi pelaksanaan MBG di Kabupaten Bandung. Hasil pantauannya, sekaligus laporan dari penerima manfaat dan masyarakat, memperlihatkan kondisi yang jauh dari kata ideal. “Ketika saya sita ke dapur, emang kenyataan seperti itu,” ujarnya, mengungkap dapur penyelenggara makanan bergizi yang menurutnya tak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Temuan-temuan Asep tak ringan: dari tidak adanya persiapan bahan makanan sehari ke depan, hingga ketidakpastian stok untuk harapan makan berikutnya. “Persiapan untuk hari besok juga tidak ada,” katanya. Ketika ditanya soal bahan baku, jawaban yang diterima: “terus terang itu tidak ada.” Lebih jauh, Asep menyinggung soal monopoli…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh sebagai bencana nasional. Dijelaskan bencana hidrometeorologi di Sumatera sejak sepekan terakhir ini sejatinya sudah bisa dikatakan sebagai bencana nasional. Hal itu mengingat eskalasi korban dan kerusakan yang terus meningkat. Sebagaimana diketahui, Jumlah korban jiwa bencana Sumatera saat ini telah mencapai lebih dari 300 orang, dengan data terakhir menyentuh 422 korban. Kerusakan harta benda dan infrastruktur sudah tak terhitung lagi. “Saat ini bisa dikatakan seluruh kondisi pemerintah daerah itu lumpuh. Hampir sebagian lumpuh. Dan kita membutuhkan…

Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa pengabdian para pegawai purnabakti menjadi contoh penting bagi upaya peningkatan layanan di lingkungan Setjen DPR. Pada acara pelepasan purnabakti periode November–Desember, ia menilai para pegawai senior telah memberikan kontribusi signifikan yang membentuk fondasi kemajuan organisasi. Sekjen Indra juga mengatakan bahwa pengalaman para purnabakti mencerminkan keberhasilan proses penyederhanaan pelayanan kepegawaian, termasuk pada aspek administrasi pensiun yang kini lebih efisien dan mudah. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan harus diarahkan pada kemudahan dan manfaat nyata bagi pegawai. “Transformasi tidak harus rumit. Yang penting bermanfaat, mudah dirasakan, dan tidak jelimet. Pengabdian Bapak-Ibu…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menegaskan bahwa kunjungan kerja BAKN ke Batam, Kepulauan Riau, dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada periode 2021–2024. Hal tersebut disampaikan Amin usai menggelar pertemuan dengan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Batam, Senin (1/12/2025). Amin mengungkapkan bahwa secara umum KUR bukan merupakan core business dari BNI. Namun, sebagai salah satu bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR, BNI tetap mendapat alokasi cukup besar. Pada tahun 2024, BNI tercatat menerima alokasi KUR…