Penulis: Redaksi

Dalam rangka mewujudkan inovasi layanan publik yang adaptif dan responsif, Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Setjen DPR RI tahun 2025. Penilaian Observasi terhadap lima unit kerja dilakukan oleh Tim Penilai baik dari internal maupun eksternal. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI Dewi Pusporini dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan KIPP Setjen DPR RI tahun 2025 ini merupakan upaya untuk mendorong berkembangnya inovasi dalam mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Setjen DPR RI. Dengan adanya kegiatan KIPP, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru…

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Sekretariat Jenderal DPR RI Furcony Putri Syakura menyoroti rendahnya skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia yang stagnan di angka 37. Ia menilai kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Sebab itu, dirinya mendesak perlunya penguatan sistem pencegahan penyuapan secara sistematis di lingkungan lembaga negara, termasuk DPR RI. Demikan hal ini disampaikannya dalam agenda Seminar Nasional “Implementasi Manajemen Anti-Fraud dalam Perwujudan Pembangunan Good Governance dan Clean Government melalui Dukungan Keahlian di Bidang Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara”, yang sekaligus mengangkat tema khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): “Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime ‘One Piece’ oleh sejumlah kalangan masyarakat jelang HUT ke-80 RI merupakan bentuk ekspresi dan kebebasan sipil yang dijamin konstitusi. Justru menurutnya, pengibaran bendera kartun Manga itu harus dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi Pemerintah. “Ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat. Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat Pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur,” ujarnya dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Selasa (5/8/2025). Seperti diketahui,…

Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyambut positif kenaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2025 yang dirilis S&P Global. Menurutnya, peningkatan angka PMI dari 46,9 di bulan Juni menjadi 49,2 pada Juli merupakan sinyal awal pemulihan sektor industri yang patut diapresiasi, meskipun belum cukup untuk menyatakan bahwa sektor ini telah sepenuhnya bangkit. “Kenaikan PMI merupakan kabar baik. Tapi kita tidak boleh terlena. Ini baru permulaan dari upaya panjang untuk mengembalikan industri manufaktur Indonesia ke jalur ekspansi yang berkelanjutan,” ujar Ilham dalam keterangan persnya Jakarta, Jumat (5/8/2025). Ia menilai perbaikan ini mencerminkan membaiknya sentimen pelaku industri dalam beberapa minggu…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan manajemen keuangan perusahaan pelat merah itu, meski selama ini mendapat berbagai fasilitas dari negara. “PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti melalui rilis media yang dikutip oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (4/8/2025). Lebih lanjut, ia mengkritik keras kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Menurutnya, jajaran direksi tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga telah mengabaikan tanggung jawab…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan dari US Congressional Staffers atau Staf Kongres Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, tersebut menitikberatkan pada studi banding antar-keparlemenan serta membahas isu strategis dalam bentuk sektor ekonomi, energi, dan diplomasi kerja sama kedua negara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, mengatakan bahwa salah satu pokok pembahasan adalah mengenai perjanjian kerja sama Indonesia–Amerika Serikat yang menyangkut negosiasi tarif dan investasi di sektor mineral. Terkait kebijakan tarif ekspor 19 persen, kata Ravindra, pihak Amerika Serikat mengapresiasi atas langkah…

Upaya mewujudkan ekosistem perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan perlu peran aktif sejumlah pihak terkait untuk merealisasikannya. “Perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan tidak semata melalui adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh para penegak hukum dan masyarakat dengan tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/8). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Senin (4/8), di Jawa Timur, menekankan pentingnya menciptakan ekosistem perlindungan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga layanan yang inklusif, edukatif, dan berbasis komunitas. Karena itu harus dipastikan tersedianya tenaga paralegal yang…

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (F-PKB MPR RI) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap bijak, dan menghindari. melakukan tindakan represif kepada warga, terkait maraknya pengibaran kain bergambar ‘One Piece’ yang saat ini terjadi di tengah masyarakat, terutama menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Neng Eem kembali mengingatkan sikap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pernah membolehkan warga mengibarkan bendera lain asalkan dibawah Benderah Merah Putih. “Ingat, Gus Dur pernah bilang Kalian boleh mengibarkan bendera lain, tapi jangan lebih tinggi dari Merah Putih. Karena itu,…

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras. pasalnya, pelaku pengoplosan beras terindikasi berasal dari pengusaha besar, yang menyebabkan komoditi tersebut mengganggu distribusi dan ketahanan pangan masyarakat. “Ulah tidak bertanggung jawab pengusaha besar itu sangat merugikan masyarakat karena beras menjadi kebutuhan pokok bangsa Indonesia sehingga mengganggu ketahanan pangan sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Untuk itu DPR RI merekomendasikan agar aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan segera melakukan penanganan terhadap kasus tersebut dengan menangkap pelaku pengoplosan di semua rantai distribusi,” ungkapnya yang dikutip koranmerdeka.co, Senin (4/8/2025). Penanganan tegas terhadap praktik pengoplosan beras…

DPR RI bersama pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan kebijakan Zero ‘Over Dimension Over Loading’ (ODOL) yang rencananya akan diberlakukan secara penuh mulai tahun 2027. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat lintas sektor yang digelar di Kompleks Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembentukan tim teknis ini bertujuan untuk menampung aspirasi semua pihak dan menyusun tahapan implementasi kebijakan zero ODOL secara bertahap dan terukur. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan lalu lintas serta menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan akibat beban berlebih. “Tadi disampaikan oleh Mensesneg bahwa…