Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Keuangan dalam menindak tegas peredaran pakaian impor bekas di Indonesia. Menurutnya, langkah Menteri Keuangan Purbaya merupakan upaya penting untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri yang kini semakin tergerus oleh banjirnya produk bekas dari luar negeri. Rachmat menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor telah memberikan dampak besar terhadap pelaku usaha kecil, khususnya konveksi rumahan yang banyak tersebar di berbagai desa. “Industri kecil yang menjadi penopang ekonomi masyarakat lokal tersebut dinilai sangat terancam apabila tidak ada tindakan konkret dari pemerintah,” ungkapnya usai mengikuti pertemuan dengan Kemendag, Bulog, ID…

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinergi karena dampak bencana tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemulihan harus memastikan keberlanjutan kehidupan para penyintas, terutama kelompok rentan. “Nantinya upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat juga akan dikomunikasikan kepada Kementerian Perekonomian agar program pemberdayaan dapat diberikan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian,” ujar Selly usai mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR rapat dengan jajaran Pemprov Sumut, di Medan, Sabtu (6/12/2025). Dalam waktu dekat, kata Politisi F-PDI Perjuangan ini, Komisi VIII akan menggelar rapat kerja terkait usulan…

Komisi II DPR RI memaparkan Laporan Kinerja Tahun 2025 dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025). Dalam paparannya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu prioritas terbesar yang dikerjakan Komisi II sepanjang tahun ini. Rifqi menyampaikan bahwa komisinya bersama pemerintah berhasil menuntaskan salah satu persoalan kepegawaian terbesar di Indonesia, yaitu penyelesaian status tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun menjadi polemik, Komisi II memastikan 1,7 juta tenaga honorer telah resmi diangkat menjadi ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kita tahu 1,7 juta honorer sekarang…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dengan cara mendeteksi sejak dini dampak kerusakan lingkungan dan kesiapsiagaan sejak awal. Pasalnya, mitigasi yang baik diyakininya bisa mencegah kerusakan. “Yang dilakukan perusahaan penyebab kerusakan lingkungan seharusnya bisa dideteksi sejak awal, sehingga bencana yang mengakibatkan korban jiwa ini bisa diantisipasi,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Mendiktisaintek dan Kepala BRIN di Gedung DPR, Senin (8/12/2025). Ia menambahkan, masyarakat juga harus dipaksa dengan berbagai cara untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk menjadi korban bencana. Menurutnya, dalam menyampaikan kemungkinan terjadinya bencana di suatu daerah, perlu penggunaan bahasa yang bisa dimengerti dan membuat masyarakat sadar…

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menegaskan pentingnya penataan ulang kebijakan ruang digital nasional untuk menjaga wibawa negara serta melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dari serangan disinformasi, konten negatif, dan risiko kriminalitas siber. Hal tersebut disampaikan Andina dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) di Ruang Rapat Komisi I, Senin, (8/12/2025). Pada awal rapat, Andina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas respons cepat dalam menangani bencana banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. “Saya mengapresiasi Ibu Menteri dan jajaran yang sudah tanggap menangani konektivitas dan berbagai kendala lapangan, termasuk persoalan listrik yang belum stabil. Kami…

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menghadiri Refleksi Akhir Tahun Jurnalis Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Dusun Bambu, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025). Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, 14 Anggota DPR dari lintas komisi, Staf Khusus Ketua DPR, Ketua KWP Ariawan, serta sekitar 140 jurnalis anggota KWP. Dalam kesempatan tersebut, Cucun menyampaikan apresiasi mendalam atas peran KWP yang selama ini menjadi mitra penting parlemen dalam menyampaikan kerja-kerja DPR kepada publik. Ia menekankan pentingnya hubungan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki ikatan emosional antara DPR dan para jurnalis parlemen. “KWP menjadi fasilitator…

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke SD Negeri 1 Sumita, Gianyar, Bali, untuk meninjau langsung pelaksanaan pembangunan infrastruktur digital yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Digital. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan jaringan internet yang dibangun dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta yang memimpin kunjungan ini mengatakan, pembangunan infrastruktur digital tidak hanya difokuskan pada wilayah 3T, tetapi juga pada daerah-daerah yang secara komersial sulit dijangkau atau memiliki kondisi geografis menantang. “Di Bali, tercatat ada sekitar 50 titik infrastruktur yang diinisiasi BAKTI, termasuk salah…

Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria dan pembaruan tata ruang harus menjadi prioritas di Kota Depok sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal itu disampaikan pada saat kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kantor Pertanahan (Kantah) Depok, Jawa Barat, untuk mengevaluasi capaian kinerja serta program strategis pertanahan, pada Jumat (5/11/2025). Dalam pemaparannya, Azis mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan (Kantah) Depok yang dinilai cukup baik. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan konflik lahan tetap menjadi tantangan utama di sejumlah wilayah. “Ini Kantah dikelola dengan baik, tapi ada beberapa catatan dan itu umum ya dihadapi oleh…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Universitas Kristen Indonesia dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI, Iman Sukri. Dalam pembukaan rapat, Iman menegaskan pentingnya masukan dari para akademisi, mengingat RUU tersebut menyangkut penataan ulang kedudukan, fungsi, dan kelembagaan Kadin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. “Kehadiran para pakar hukum sangat krusial untuk memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat bagi penyusunan RUU Kadin,” ujar Iman di Gedung Nusantara…

Komisi XI (DPR RI) menyetujui usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar. Diketahui, free float dan continuous listing obligation keduanya saling terhubung erat dalam menjaga kualitas saham yang diperdagangkan di bursa. Diketahui, Free Float adalah syarat utama untuk tetap tercatat di bursa. Adapun free float itu sendiri berarti persentase saham yang dimiliki publik dan bebas diperdagangkan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan emiten memenuhi minimal persentase free float agar sahamnya likuid. Karena itu, ketentuan minimal ini menjadi bagian dari continuous listing obligation, yaitu kewajiban perusahaan untuk terus memenuhi syarat-syarat agar tetap tercatat sebagai perusahaan…