Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, menegaskan pentingnya pelurusan pemahaman publik terhadap istilah “beras oplosan” yang belakangan kembali mencuat dalam pemberitaan dan isu pangan nasional. Menurutnya, tidak ada istilah resmi “beras oplosan”, yang ada adalah beras yang tidak sesuai antara mutu dan label yang tertera pada kemasannya. “Rilis saya memang menjelaskan makna ini agar masyarakat tidak salah kaprah dalam memahami kualitas beras. Istilah ‘beras oplosan’ terlalu bias dan menimbulkan kesan negatif, padahal dalam praktiknya, pencampuran beras dilakukan untuk menyesuaikan kualitas rasa dan harga jual,” jelas Riyono dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Lebih lanjut, Riyono menjelaskan bahwa beras memiliki…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran Bendera Merah Putih dan bendera bertema One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Menurut Abdullah, ekspresi kreatif masyarakat seperti mengibarkan bendera lain diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus dijunjung tertinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. “Kreativitas sebagai kebebasan berekspresi tetap diperbolehkan, namun jangan melanggar peraturan seperti UU Nomor 24 Tahun 2009,” ujar Abdullah kepada koranmerdeka.co, Kamis (7/8/2025). Fenomena pengibaran bendera…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun juga menekankan bahwa skema pemungutan royalti musik yang berlaku saat ini perlu ditinjau kembali. Hal ini agar tidak berdampak negatif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun sekaligus mendukung sektor ekonomi kreatif (ekraf). Menurut Evita, saat ini makin banyak pelaku usaha kecil dan pelaku ekraf yang merasa khawatir terhadap kewajiban membayar royalti. Terutama karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur, tarif, serta pihak-pihak yang berwenang dalam penarikan royalti. “Banyak pelaku UMKM kreatif seperti pemilik kafe kecil, penyanyi lepas, hingga penyelenggara acara lokal merasa…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi tinggi atas peluncuran tiga program strategis Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Menurut Hetifah, program-program ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional. Tiga program yang diluncurkan, meliputi bantuan insentif untuk 341.248 guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi, bantuan subsidi upah bagi 253.407 pendidik PAUD non-formal, serta bantuan afirmasi untuk peningkatan kualifikasi akademik S-1 atau D-4 bagi 12.500 guru. Hetifah menilai langkah ini bukan sekadar bentuk penghargaan simbolis, melainkan komitmen…

Permainan digital seperti Roblox yang kini digandrungi anak-anak mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dinilai menampilkan banyak adegan kekerasan yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersikap tegas melarang gim yang berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak. “Kami prihatin dengan masifnya anak-anak bermain Roblox yang banyak menampilkan adegan kekerasan. Keprihatinan kami juga terkait masih longgarnya pengawasan Komdigi untuk menghentikan beredarnya gim-gim yang mengandung kekerasan. Komdigi harus memperkuat pengawasan atas beredarnya game-game yang mengandung dampak negatif. Jangan biarkan masa depan anak-anak dirusak karena ada game tersebut,” ungkap Deng…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi aksi heroik Dona Lubis, seorang bidan dari Puskesmas Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang nekat menyeberangi sungai deras demi mengantarkan obat kepada pasien TBC. Kendati demikian, aksi Dona juga mengundang keprihatinan karena menunjukkan kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Puan, kisah pengabdian luar biasa seperti Dona Lubis seharusnya tidak menjadi norma dalam sistem pelayanan publik yang ideal. “Pengabdian seperti yang dilakukan Ibu Dona patut dihormati, tetapi kita harus jujur bahwa negara tidak boleh membiarkan para tenaga medis menggantikan tanggung jawab infrastruktur dasar yang belum hadir,” kata Puan, kepada koranmerdeka.co  Rabu (6/8/2025).   Kisah…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat di kota-kota besar merupakan dampak dari belum terbangunnya sistem transportasi umum yang terintegrasi dan efisien. Maka dari itu, menurutnya, perlu ada desain ulang sistem integrasi transportasi. “Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna,” kata Andi Iwan Aras dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025). Hasil Survei Biaya Hidup BPS Tahun 2018 menunjukkan bahwa pengeluaran transportasi atau jasa angkutan umum (angkot) berkontribusi hingga 12,46 persen dari total biaya hidup…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti polemik penarikan royalti atas pemutaran lagu di ruang-ruang publik yang tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat. Ia meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) segera merumuskan regulasi teknis yang tidak memberatkan para pelaku usaha, namun tetap melindungi hak-hak ekonomi pencipta lagu. “DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK-LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR RI, Jakarta, Senin (4/8/2025). Menurut Dasco, saat ini Komisi X DPR RI tengah membahas…

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan abolisi kepada lebih dari seribu orang, termasuk Thomas Lembong dan Hasto Kristianto. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah tepat dan mencerminkan jiwa kenegarawanan Presiden. Selain itu juga mengembalikan keadilan di masyarakat, khususnya kepada dua tokoh tersebut. “Amnesti dan abolisi ini bukan hanya untuk Pak Tom atau Mas Hasto saja, tapi juga untuk seribu lebih warga binaan lainnya. Ini bagian dari solusi atas persoalan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan,” ujar Yanuar dalam keterangan rilisnya yang diterima koranmerdeka.co, Senin (4/8/2025). Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini diberikan berdasarkan sejumlah kriteria,…

Pemuda peduli lingkungan yang tergabung dalam Pandawara Grup mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Pertemuan ini dilaksanakan di Bandung, Selasa (5/8). Pertemuan dan dialog bersama Wakil Ketua MPR ini dilakukan setelah sebelumnya Pandawara Grup diterima secara khusus oleh Presiden Prabowo di Istana Negara beberapa waktu lalu. Eddy Soeparno menyampaikan, pertemuan dengan Pandawara ini sudah direncanakan sejak lama, namun baru bisa terealisasi saat ini karena padatnya jadwal masing-masing. “Saya mengikuti kegiatan Pandawara di media sosial dengan aksi konkrit yang turun langsung mengambil sampah di banyak tempat dengan melibatkan begitu banyak relawan. Alhamdulillah hari ini pertemuan dengan Pandawara bisa…