Penulis: Redaksi

Kementerian Hak Asasi Manusia meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu sebagai implementasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang HAM. Peta jalan yang disusun bersama antara pemerintah, Komnas HAM, korban dan keluarga korban serta para pemangku kepentingan lainnya ini diharapkan menjawab tuntutan publik. Menanggapi, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Kementerian. Dirinya menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang bukan perkara yang sederhana. Menurutnya, ada banyak lapisan yang harus benar-benar dipertimbangkan matang. “Tentu Komisi XIII mendukung peta jalan yang diluncurkan Kementerian yang disusun bersama multi pihak. Kebersamaan…

Read More

Ketua Panja RUU Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembaruan regulasi Kadin Indonesia agar selaras dengan perkembangan global, dinamika dunia usaha, serta kebutuhan hukum nasional saat ini. “Seiring perjalanan waktu, di balik peran strategis KADIN, terdapat sejumlah permasalahan dan kebutuhan hukum yang perlu dicarikan solusinya oleh pembuat kebijakan,” ujar Bob Hasan saat meninjau dan menyerap aspirasi di kantor Kadin Provinsi Sumatera Utara di Medan, Kamis (18/12/2025). Dijelaskannya, setidaknya ada empat isu utama yang menjadi dasar urgensi pembaruan Undang-Undang tentang Kadin. Pertama, terkait kebutuhan adaptasi KADIN terhadap globalisasi. Menurutnya, perubahan global menuntut Kadin…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengkritik usulan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sopir mobil pengantar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai kostum Power Rangers. Ia mempertanyakan apakah langkah itu ada kaitannya dengan minat siswa untuk mengonsumsi MBG? “Memang ada kaitan? Mungkin memang anak-anak surprise melihat ada Power Rangers, tapi itu tidak akan membuat mereka serta merta mau makan, jika menunya tidak membuat mereka berselera,” ujar Irma dalam siaran pers resminya kepada koranmerdeka.co, Jumat (19/12/2025). Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan perlu ada edukasi hingga gaya hidup yang mesti dipraktikan siswa dalam menyantap makanan, terutama sayur-mayur. Irma menyebut…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew, menanggapi secara kritis pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi menghasilkan bahan bakar minyak (BBM). Cheroline menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua serta kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar target energi nasional. “Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulisnya kepada koranmerdeka.co, Kamis (18/12/2025). Ia mengingatkan bahwa pengalaman panjang industri…

Read More

Masa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dirumuskan di DPR RI benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 1 (Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi), Sofyan Tan. Setiap harinya setidaknya empat titik wilayah di Dapil yang ia datangi di masa reses, untuk bertemu dengan masyarakat yang diwakilinya. “Sebenarnya turun ke Masyarakat buat saya tidak hanya di masa reses. Namun memang, khusus di Masa Reses lebih banyak kesempatan, lebih banyak titik yang…

Read More

Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendorong adanya regulasi khusus yang mengatur tata kelola Bunaken secara terintegrasi dan lintas sektor. Wakil Ketua BAM DPR RI, Agun Gunandjar, menyebut pengelolaan Bunaken tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu kementerian saja. “Ini bukan hanya soal pariwisata, tapi juga soal laut, lingkungan hidup, pertanahan, dan kehidupan masyarakat,” kata Agun saat mengikuti Kunjungan Kerj BAM DPR RI di Kantor Gubernur, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/12/2025). Agun menilai, tanpa koordinasi yang jelas, kebijakan pusat berpotensi saling tumpang tindih. Ia mencontohkan persoalan keramba ikan yang pernah merugikan nelayan. “Pemerintah daerah tidak tahu menahu, tapi ketika mau bertindak…

Read More

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menaruh perhatian serius terhadap kebijakan konservasi alam di kawasan Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Wakil Ketua BAM DPR RI, Agun Gunandjar, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Bunaken perlu ditindaklanjuti secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru. Hal tersebut disampaikan Agun saat mengikuti Kunjungan Kerja BAM DPR RI di Kantor Gubernur, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/12/2025). “Bunaken ini sesungguhnya adalah areal potensi wisata yang sudah menjadi daya tarik nasional, bahkan internasional. Banyak turis mancanegara datang ke sana,” ujar Agun kepada koranmerdeka.co usai pertemuan. Menurutnya, status strategis Bunaken menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi semata,…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari, menggelar kegiatan Bulan Mutu Perikanan dari Ditjen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PMKHP) dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan serta penguatan hilirisasi produk perikanan di tingkat lokal. Dalam sambutannya, Endang menekankan pentingnya ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi yang sangat baik untuk pertumbuhan anak, kesehatan keluarga, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat bahkan kecantikan wanita. “Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Ikan memiliki kandungan gizi yang luar biasa dan harus menjadi…

Read More

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah konflik global, rivalitas kekuatan besar, dan krisis kemanusiaan yang terus berkembang. Ia juga menyampaikan bahwa selain melalui jalur eksekutif, Indonesia juga dapat menjalankan Diplomasi politik luar negeri melalui jalur Parlemen. Khususnya melalui BKSAP yang secara aktif membangun komunikasi antar-parlemen, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri pemerintah agar selaras dengan aspirasi masyarakat. Dalam refleksi 2025 & Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 2026, BKSAP secara aktif mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi…

Read More

Ketua Korpri Setjen DPR RI Achmad Sani menegaskan Korpri harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh ASN, baik PNS maupun P3K. Hal itu ia sampaikan sehubungan dengan HUT Korpri ke-54. Ia menjelaskan, kegiatan lomba senam melibatkan partisipasi dari berbagai unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI “Lomba senam yang kita harapkan adalah keterlibatan dari setiap unit, baik itu biro maupun di pusat yang bisa menghadirkan tim olahraga senamnya untuk berlomba,” katanya di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Menurut Sani, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membangun semangat, kedisiplinan, dan vitalitas pegawai. “Terutama targetnya adalah bagaimana kira merekrut atau mendatangkan…

Read More