Penulis: Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai, pemerintah pusat perlu merespons serius agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut Khozin, kenaikan PBB-P2 kerap ditempuh kepala daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, kebijakan tersebut memunculkan masalah baru akibat lonjakan tarif yang terlampau tinggi. “Kenaikan PBB-P2 sebagai ikhtiar untuk menaikkan PAD di masing-masing daerah untuk kepentingan belanja di daerah,” ujar Khozin kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Ia menjelaskan, kenaikan fantastis PBB-P2 di sejumlah daerah juga dipicu penundaan penyesuaian tarif…

Anggota DPR RI Novita Hardini, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia, sebagai salah satu dokumen politik penting tahun ini. Menurutnya, pidato Presiden yang memadukan refleksi sejarah, capaian kinerja awal pemerintahan, dan arah kebijakan strategis tersebut patut diapresiasi. Namun, apresiasi itu harus disertai catatan-catatan agar semangat dan substansi pidato benar-benar diwujudkan dalam langkah kebijakan yang nyata. “Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Politisi Faksi PDI-Perjuangan, dalam…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap alokasi anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden sebelumnya memaparkan bahwa fungsi kesehatan di RAPBN 2026 dianggarkan sebesar Rp244 triliun. Menurut Charles, jumlah tersebut merupakan angka yang signifikan dan harus dimanfaatkan optimal untuk peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk pemerataan layanan hingga daerah terluar. “Angka ini tidak kecil. Komisi IX akan memastikan agar anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya agar pelayanan kesehatan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 terkait capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, dalam pidato tersebut, Presiden klaim bahwa Program MBG telah menjangkau 20 juta penerima, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh provinsi. Menurut Netty, Program MBG harus menjadi langkah nyata dan terukur dalam membangun generasi emas Indonesia. Program yang bertujuan memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak-anak, ibu hamil, dan menyusui adalah investasi jangka panjang yang akan menguatkan daya saing bangsa. “Keberhasilan program MBG menjadi bukti…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menegaskan dukungan penuh terhadap 8 kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Paket ini berfokus pada akselerasi investasi, konsolidasi BUMN, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Menurut Fauzi, langkah strategis dalam paket ekonomi tersebut mencakup pembentukan holding besar BUMN, baik induk maupun anak perusahaan, agar operasional dan investasi berjalan terintegrasi. “Kita berharap dengan holding ini, roadmap investasi bisa menghasilkan capaian yang sangat luar biasa. Minimal 5–10 persen hasil dividen dari aset tersebut disumbangkan kepada negara melalui APBN,” ujar Fauzi usai penyampaian RAPBN tahun 2026 oleh Presiden, di Gedung…

Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menilai penggunaan sistem digital yang akurat, transparan, dan terpercaya menjadi solusi paling ampuh dalam menjawab polemik royalti musik. Langkah tersebut menjadi krusial untuk memastikan hak para pencipta, penyanyi, pemusik, dan pemilik master lagu dapat diterima secara adil. Seperti diketahui sebelumnya, royalti musik menjadi sekelumit persoalan yang kian dirasakan publik, khususnya pelaku seni bidang musik dan pertunjukan. Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, penggunaan sistem digital bisa jadi jawaban perkara distribusi royalti lagu dan musik di Indonesia. “Yang paling efektif adalah sistem digital terbaik yang akan dijalankan ke depan. Harus ada pusat data lagu dan…

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Anggota DPR RI Novita Hardini menilai saat ini tingkat pesimisme masyarakat terutama golongan muda terhadap pemerintah tengah mengalami peningkatan. Hal itu disampaikan Novita saat ditemui di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025). “Angka pesimisme yang mendera anak-anak muda ini meningkat, tentu ini menjadi alarm serius bagi pemerintah bahwa kita saat ini harus menerima realita pahit dan mau mengakui realita pahit itu, kita sedang ada dalam kondisi bersahabat dengan penjajahan,” ujarnya. Karena itu, Novita menekankan tentang pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik. Padahal, lanjut Novita, peran anak muda…

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025), dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir. Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk…

Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu di layanan publik bersifat komersial, yang dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). “Musik sebagai hasil kebudayaan masyarakat harus tetap bisa diakses publik, sekaligus menjamin hak-hak ekonomi pencipta dan pelaku terkait. Peraturan Menteri Hukum ini menjadi fondasi hukum yang memperkuat ekosistem pertunjukan dan musisi nasional,” ujar pria yang kerap disapa Once…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan pengorbanan bagi kepentingan bangsa. Pernyataan ini disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam upacara memperingati HUT ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). “Peringatan Kemerdekaan bukan hanya momentum historis, tetapi pengingat akan tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” ujar Indra dihadapan para ratusan pegawai parlemen yang mengikuti upacara. Baginya, 80 tahun perjalanan bangsa Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Di balik kemerdekaan ada pengorbanan panjang dari para pahlawan…