Close Menu
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
  • Nasional
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Daerah

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah

Juni 24, 2026

Komisi XIII Perjuangkan Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh

Juni 24, 2026

Komisi XIII Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah

Juni 24, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
Login
  • Nasional
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Daerah
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
Home»DPR»Rivqy Halim: Setiap Listrik Padam, Banyak Pihak yang Dirugikan
DPR

Rivqy Halim: Setiap Listrik Padam, Banyak Pihak yang Dirugikan

RedaksiBy RedaksiJuni 22, 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Anggota Komisi VI DPR Ri, Rivqy Halim/Ist
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Halim menyampaikan, banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya. Pasalnya, pemadaman listrik yang kerap terjadi di sejumlah daerah mengganggu sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat.

“Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat,” ujar Rivqy melalui rilis yang dikutip oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (22/6/2026).

PT PLN (Persero), kata Rivqy, harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang tengah terjadi. “Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Katanya, bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta PLN memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang. Selain itu, tegasnya, PLN harus memperbaiki sistem komunikasi publik dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.

“Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal,” ujar Rivqy.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Gangguan tersebut telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, ia akan memastikan PLN terus bekerja mempercepat pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali normal. Menurut Darmawan, PLN memahami berbagai kesulitan yang dialami masyarakat akibat gangguan sistem kelistrikan tersebut dan memastikan melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan. “PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini,” ujar Darmawan saat konferensi pers, Sabtu (20/6/2026) lalu.

BUMN listrik pelat merah itu juga mulai memasok batu bara kalori menengah atau medium rank coal mulai disalurkan ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa. Langkah itu dilakukan perusahaan untuk memperkuat pasokan energi primer pembangkit listrik, sekaligus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Ia mengatakan pasokan batu bara disalurkan baik ke PLTU milik PLN maupun pembangkit milik mitra perusahaan atau Independent Power Producer (IPP). “Saat ini proses penyaluran medium perengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa,” tandasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya DPR RI Rivqy Halim
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Redaksi

Related Posts

Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah

Juni 24, 2026

Komisi XIII Perjuangkan Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh

Juni 24, 2026

Komisi XIII Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah

Juni 24, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Our Picks

Reni Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bangun 1 Juta Rumah lewat MoU dengan Qatar

Januari 11, 2025

147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD

Januari 10, 2025

Turnamen Bulu Tangkis Korpri Setjen DPR RI Wadah Perkuat Solidaritas Antar-Pegawai

Januari 10, 2025

Saadiah Uluputty Dukung Bisnis Perikanan di Maluku

Januari 9, 2025
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah

DPR Juni 24, 2026

Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menyoroti keterbatasan sarana operasional yang masih menjadi kendala…

Komisi XIII Perjuangkan Pembentukan Kantor Imigrasi Baru di Muara Teweh

Juni 24, 2026

Komisi XIII Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah

Juni 24, 2026

Ahmad Basarah Tegaskan Inovasi Pendidikan Jadi Solusi Overcapacity Lapas

Juni 24, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
© 2026 Koranmerdeka.co Designed by Aconymous.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?