Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah pusat agar segera turun tangan menangani wabah virus yang menyebabkan kematian massal ternak babi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai, hingga saat ini belum ada upaya serius dari Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dalam merespons bencana tersebut.
Daniel mengungkapkan bahwa wabah ini telah menewaskan lebih dari 200 ribu ekor babi, yang secara ekonomi ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp 1,7 triliun. Ia menekankan, kejadian ini sangat memukul masyarakat NTT yang menjadikan ternak babi sebagai salah satu sumber utama pangan dan pendapatan.
“Ini menyangkut hajat hidup rakyat. Babi bukan hanya komoditas biasa di NTT, tapi bagian dari kebutuhan pokok dan budaya. Kalau tidak segera ditangani, kemiskinan bisa semakin parah,” ujar Daniel kepada koranmerdeka.co, Prov NTT, Kupang, senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, Daniel juga mengkritisi keputusan pemerintah pusat yang cenderung menyerahkan penanganan kepada pihak asing, seperti FAO (organisasi pangan dan pertanian). Menurutnya, tanggung jawab atas krisis ini seharusnya ada di pundak pemerintah sendiri, bukan bergantung pada lembaga internasional. “Masa penanganan wabah diserahkan ke FAO, Pemerintah pusat harusnya segera menganggarkan dana, kirim vaksin, dan latih petugas di lapangan. Ini darurat,” tegas Daniel.
Ia menilai bahwa regulasi terkait penanganan sebenarnya sudah ada, namun pelaksanaan dan keberpihakan terhadap rakyat masih sangat lemah. Daniel mendorong agar Kementerian Pertanian menunjukkan empati dan keberanian dalam mengambil tindakan cepat dan nyata.
Ditempat yang sama, selain menyoroti krisis ternak, Daniel Johan juga menerangkan potensi besar NTT dalam sektor pertanian, khususnya komoditas jagung. Ia menyatakan bahwa kualitas jagung dari NTT sangat baik dan layak dijadikan sebagai komoditas unggulan nasional.
“Jagung di NTT sangat cocok untuk peternak. Kalau sudah terbukti unggul, kenapa pemerintah tidak fokuskan saja di sini? Jadikan NTT sebagai lumbung jagung nasional,” katanya.
Daniel menilai kebijakan pertanian seharusnya diarahkan pada daerah-daerah yang sudah terbukti memiliki keunggulan komoditas, bukan menyebarkan anggaran ke daerah yang potensinya tidak unggul.
Selain komoditas jagung, Politisi Fraksi PKB juga menjelaskan terkait tumpukan beras impor dari Vietnam yang masih tersimpan di gudang Bulog dan mulai menguning. Ia mempertanyakan lambannya distribusi dan menilai hal ini sebagai bentuk kelalaian pemerintah.
“Itu beras sudah kuning, saya tidak yakin masih layak untuk SPHP. Jangan sampai malah merugikan negara dan masyarakat. Untuk ternak pun belum tentu aman,” ungkapnya.
Daniel mendorong agar pemerintah segera mengambil kebijakan cepat, baik mendistribusikan, mengalihkan fungsi, atau menarik beras tersebut dari gudang, agar tidak menambah kerugian dan mengganggu program penyerapan hasil panen petani lokal. “Kalau terus menumpuk, gudang Bulog akan penuh. Nanti gabah dari petani lokal malah tidak bisa diserap,” pungkasnya.
