Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan pentingnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil inisiatif untuk memperkuat hubungan kemitraan strategis lintas sektor. Hal itu guna meningkatkan efektivitas program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Meitri juga menyoroti perlunya diversifikasi sumber pendanaan alternatif agar program prioritas kementerian dapat berjalan secara optimal di tengah tantangan kebijakan efisiensi anggaran.
“Kebijakan efisiensi anggaran perlu dimaknai secara positif sebagai ujian leadership bagi setiap insan di kementerian, khususnya bagi para pengambil kebijakan strategis, untuk menumbuhkan kreativitas dan terobosan dalam menyukseskan program-program prioritas nasional di tengah tantangan efisiensi anggaran. Kendati demikian, inisiatif yang diambil perlu tetap memperhatikan kelangsungan layanan dan hak dasar bagi pegawai maupun pelayanan publik yang tetap optimal,” terang Meitri dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (14/02/2025).
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyarankan agar Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat kerja sama strategis dengan sektor swasta serta mitra internasional guna memperoleh dukungan pembiayaan bagi sejumlah program yang terdampak efisiensi anggaran.
“Kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra global perlu dilakukan untuk membuka kesempatan akses pendanaan yang lebih luas dan sah secara hukum untuk menangani sejumlah isu lingkungan strategis yang tengah kita maupun masyarakat dunia hadapi semisal mitigasi perubahan iklim. Apalagi, program ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi program yang mendapat porsi paling sedikit alokasi anggarannya dari total pagu, yakni hanya 2,71 persen, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.
Di samping itu, Meitri juga mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup untuk memfokuskan APBN TA 2025 pada kegiatan penegakan hukum. Dia menilai kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Pemisahan antara Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga menjadi lembaga yang tidak lagi tunggal jelas berdampak pada kebijakan PNBP yang bisa mereka terapkan sebelumnya. Misalnya, penerimaan dari pemanfaatan hutan, pelepasan kawasan hutan, serta denda administratif di bidang kehutanan tidak lagi menjadi domain Kementerian Lingkungan Hidup sehingga berakibat pada berkurangnya potensi PNBP yang bisa diperoleh dari sektor tersebut,” terangnya.
Oleh sebab itu, demikian Meitri melanjutkan, lewat penegakan hukum yang kuat dan konsisten terhadap pelanggaran di bidang lingkungan diharapkan dapat mengompensasi potensi PNBP yang hilang. Tidak hanya itu, lewat kontribusi PNBP yang maksimal terhadap keuangan negara diharapkan bisa menjadi credit point yang mempengaruhi alokasi anggaran bagi kementerian di tahun mendatang, ucapnya.
Lebih lanjut, Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini kembali menegaskan dukungannya terhadap visi pembangunan berkelanjutan Presiden Prabowo. Meitri meminta agar belanja Kementerian Lingkungan Hidup seirama dengan program yang menjadi mandat Asta Cita Presiden Prabowo dalam bidang lingkungan hidup.
“Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup perlu mengambil peran lebih progresif dalam mewujudkan pemantapan pembangunan berketahanan iklim guna meminimalisir kerugian ekonomi akibat bencana serta mendorong akselerasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Mengingat kedua hal ini sejalan dengan spirit dari Asta Cita kedelapan, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengatur alokasi anggaran untuk pos ini agar lebih memadai lewat berbagai sumber pendanaan alternatif yang sah dan akuntabel selain dari APBN untuk mendukung tercapainya target dari program tersebut,” ujarnya.
Kedua, lanjut Meitri, menurunkan luas lahan kritis dan menjamin ketersediaan sumberdaya air lewat perlindungan dan penyelamatan alam juga penting dilakukan untuk mewujudkan swasembada air guna memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, jelasnya.
Terakhir, Meitri menambahkan bahwa peran Kementerian Lingkungan Hidup juga sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo sebagaimana termaktub dalam Asta Cita kelima guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Lewat dukungan layanan persetujuan lingkungan yang akuntabel dengan memperhatikan ketahanan, kelestarian, dan keberlanjutan lingkungan, serta dukungan pembinaan, pemantauan dan pengawasan ketat terhadap industri terkait merupakan peran-peran yang bisa dilakukan KLH dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang harmonis dengan industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” pungkasnya.
