Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengingatkan seluruh pejabat publik agar senantiasa menunjukkan empati dan sensitivitas saat berkomunikasi mengenai penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Imbauan ini disampaikan menyusul viralnya seloroh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menuai sorotan luas di media sosial.
“Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujarnya dikutip dari media massa, Rabu (14/10/2026).
Irawan menilai bencana karhutla telah memberikan dampak negatif yang sangat parah bagi kehidupan sosial, kesehatan, serta perekonomian masyarakat lokal. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang keluar dari pejabat publik, khususnya kepala daerah, harus mempertimbangkan kondisi psikologis warga yang sedang berjuang menghadapi kepungan asap.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa alih-alih melontarkan candaan yang tidak sensitif, seorang pimpinan daerah sepatutnya hadir untuk memberikan ketenangan serta membangun optimisme masyarakat. “Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” katanya.
Kritik yang dilayangkan kepada Gubernur Kalteng ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia dalam menjaga etika komunikasi publik di tengah situasi darurat.
Sebelumnya, cuplikan video Agustiar Sabran saat membahas penanganan karhutla beredar luas di platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, Agustiar sejatinya memaparkan bahwa hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia, namun ia menyisipkan seloroh berupa plesetan peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” yang dinilai mencederai empati masyarakat terdampak.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat komunikasi publik menilai bahwa pernyataan yang terlontar dalam situasi krisis mencerminkan tingkat kepedulian seorang kepala daerah terhadap penderitaan warganya.
Di tengah ancaman gangguan pernapasan (ISPA) dan kerugian ekonomi yang membayangi warga Kalimantan Tengah, pejabat publik dituntut untuk fokus menghadirkan solusi nyata daripada menyisipkan humor yang tidak pada tempatnya.
