Pendidikan demokrasi menjadi salah satu ruang kolaborasi Indonesia dan Australia untuk mendorong partisipasi generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono usai bertemu dengan Ketua DPR Australia Milton Dick di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (15/10/2026) lalu.
“Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antarlembaga legislatif harus terus dijaga,” tutur Ibas, sapaan akrabnya, melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Pembahasan potensi kolaborasi tersebut dipantik oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo yang turut hadir pada kesempatan tersebut. Dalam pertemuan itu, Bramabtyo menyinggung partisipasi generasi muda di tengah meningkatnya penggunaan media sosial dan tantangan misinformasi.
Menanggapi, Milton Dick menjelaskan program pendidikan kewargaan di Australia yang mengenalkan cara kerja institusi demokrasi, fungsi parlemen, proses pembentukan undang-undang, serta berbagai jalur partisipasi masyarakat. Ia juga berbagi pengalaman mengunjungi sekolah-sekolah di berbagai wilayah Australia, termasuk daerah terpencil, untuk memberikan pemahaman demokrasi secara langsung kepada siswa.
Pendidikan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum. Pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara, penghormatan terhadap perbedaan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Selain pendidikan kewargaan, pertemuan turut menyoroti tantangan media sosial dan Akal Imitasi (artificial intelligence/AI). Perkembangan teknologi menghadirkan peluang, tetapi juga risiko penyebaran informasi keliru dan manipulasi opini publik.
Pada kesempatan yang sama, Ibas mengangkat kebijakan Australia mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai salah satu pengalaman yang relevan untuk dipelajari. Pertukaran pengalaman kedua negara diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan yang melindungi masyarakat sekaligus membuka ruang inovasi.
“Hubungan yang kuat dibangun melalui kepercayaan selama bertahun-tahun. Pemerintah dapat berganti, tetapi hubungan persahabatan dan komitmen untuk saling memahami harus tetap terjaga,” tandas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.
