Komisi V DPR RI mendorong pengembangan embung dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air untuk memperkuat ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyediaan air bersih dan air minum. Kesiapan infrastruktur dasar tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan pengembangan konektivitas dan fasilitas pendukung pariwisata.
“Saya mendukung Labuan Bajo di sini dari awal super prioritas destinasi di Labuan Bajo. Kemudian 2028 akan dilaksanakan PON di sini juga, artinya Komisi V secara keseluruhan berkomitmen untuk bisa mendukung infrastruktur yang ada di Labuan Bajo dan NTT dan sekitarnya,” kata Novita di Kantor Bupati Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Jumat (9/10/2026).
Menurut Novita, ketersediaan air bersih dan air minum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Karena itu, pembangunan infrastruktur air perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah agar mampu mengimbangi peningkatan aktivitas masyarakat dan pariwisata.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyoroti potensi pengembangan embung sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat penyediaan air. Ia menjelaskan, pemanfaatan sejumlah bendungan belum optimal karena dukungan jaringan primer dan sekunder belum berjalan sebagaimana diharapkan.
“Embung tadi menurut saya penting karena ini banyak bendungan yang belum bisa bergerak kemanfaatannya. Karena primernya sudah, sekundernya tersedia belum begitu bergerak,” ujar Melki.
Menurutnya, pengembangan embung dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah tertentu. Ia berharap Komisi V DPR RI dapat mendorong pembahasan dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi daerah.
Selain ketersediaan air, Novita juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah dalam mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas masyarakat perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai agar kualitas lingkungan tetap terjaga.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan keterkaitan antara layanan dasar, konektivitas, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Komisi V DPR RI mendorong agar kebutuhan infrastruktur air di NTT ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan embung serta optimalisasi pemanfaatan bendungan diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan air dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Labuan Bajo dan sekitarnya.
