Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai, kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
“Kita bisa swasembada. Ada sekitar 5 juta ton yang ada di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Ini akan membantu pemerintah dalam menempatkan Bulog sebagai buffer dalam distribusi pertanian yang ada di Indonesia,” ujar Fauzi dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Kantor Bulog Cabang Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026).
Ia menyebutkan, produksi beras nasional saat ini berada di kisaran 13,5 juta hingga 14 juta ton. Untuk memperkuat kapasitas Bulog, dirinya juga menyoroti kekurangan pembayaran pemerintah sekitar Rp13,8 triliun untuk periode 2022–2023 yang perlu segera diselesaikan.
Selain itu, Bulog mengusulkan mekanisme pembayaran penugasan dengan skema 50 persen di awal dan 50 persen pada akhir. Menurut Fauzi, skema tersebut perlu diperjuangkan bersama agar Bulog memiliki dukungan likuiditas yang memadai dalam menjalankan penugasan pemerintah.
“Bulog meminta pembayarannya seperti pupuk, 50 persen di depan, 50 persen di akhir. Kita, BAKN dan DPR, akan memperjuangkannya bersama-sama dengan BPI,” katanya.
Perluasan Distribusi dan Infrastruktur Pangan
Fauzi menjelaskan, Bulog juga mengusulkan perluasan distribusi komoditas pangan, tidak hanya beras, tetapi juga jagung, minyak goreng, dan sembilan bahan pokok. Untuk mendukung penugasan tersebut, Bulog membutuhkan penguatan infrastruktur, termasuk pembangunan gudang baru di berbagai daerah, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi salah satu opsi yang akan didorong untuk membangun infrastruktur dan memperluas jangkauan logistik Bulog. Fauzi mengatakan, BAKN akan membicarakan kebutuhan tersebut dengan Danantara agar dukungan pembiayaan yang diharapkan pemerintah dapat direalisasikan.
“Bulog pada prinsipnya siap untuk mendistribusikan, menjadi buffer, menjadi bagian dari penugasan pemerintah, dengan dukungan PMN untuk membangun infrastrukturnya,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan gudang dan penguatan pos-pos logistik diperlukan agar stok pangan lebih mudah dijangkau dan distribusinya semakin merata. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, Bulog diharapkan dapat memperkuat fungsi penyangga pangan sekaligus membantu mencegah kelangkaan di berbagai daerah.
