Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau plan B dalam proses pengalihan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyusul besarnya potensi molornya penyelesaian dari target 15 September. Permintaan itu disampaikan usai BAKN DPR RI melakukan pertemuan membahas penyelesaian utang KCIC.
“Kami menekankan dalam hal ini BAKN, agar disiapkan plan B atau rencana cadangan kalau nanti penyelesaian daripada proses pengambilalihan utang ini belum bisa selesai padahal jatuh tempo dari utang KCIC ini sudah berjalan, sehingga ini tidak memberatkan keuangan daripada PT Kereta Api Indonesia,” ujar Andreas saat diwawancarai oleh koranmerdeka.co setelah Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI ke PT. KAI Bandung, Kamis (10/09/26).
Ia menjelaskan prosesdue diligence yang tengah berjalan diperkirakan sulit rampung sesuai target yang direncanakan. Karena itu sekenario cadangan mesti disiapkan agar keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak terganggu apabila tenggat waktu penyelesaian tidak dapat dieksekusi tepat waktu.
“Itu termasuk hal yang masih dalam proses, proses penyelesaian. Dan mereka dalam proses karena ini sifatnya dalam prosesdue diligence. Karena itu kita melihat bahwa potensi tidak tercapai di 15 September itu cukup besar,” ujar Politisi PDI-Perjuangan itu .
Dalam kesempatan yang sama, Andreas juga menekankan agar KAI, PT Bukit Asam, Danantara, dan Badan Pengelola BUMN menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini kerap berulang. Ia meminta Danantara selaku pemegang saham KAI dan Bukit Asam turut mensupervisi penyelesaian persoalan tersebut bersama Badan Pengelola BUMN.
“Sifatnya kan sekarang Danantara sebagai pemegang saham. Jadi memang kewajiban pemegang saham untuk memaksimalkan, mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh mereka itu berjalan selain mencapai hasil secara optimal, tapi juga tata kelolanya itu baik,” tuturnya.
BAKN akan terus mengawal proses penyelesaian utang KCIC ini hingga tuntas guna memastikan tidak ada beban tambahan yang membebani keuangan negara maupun BUMN terkait.
