Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat perspektif kesehatan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius akibat paparan asap dan polusi udara.
“Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masyarakat yang terpapar asap dan berapa banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/9/2026).
Politisi Fraksi PKS ini menilai kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan riwayat penyakit pernapasan dan jantung, harus menjadi prioritas utama saat kualitas udara memburuk. Menurutnya, respons pemerintah tidak boleh terlambat.
“Jangan menunggu masyarakat sakit baru negara bergerak. Ketika kualitas udara mulai memburuk, sistem kesehatan harus sudah bersiap,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan yang efektif, Netty mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dampak kesehatan akibat karhutla. Sistem ini perlu mengintegrasikan data kualitas udara, pemetaan wilayah terdampak, tingkat kepadatan penduduk, hingga tren lonjakan penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selain itu, kesiapan fasilitas kesehatan di daerah rawan karhutla, khususnya puskesmas dan rumah sakit daerah, harus dipastikan secara optimal. Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan obat-obatan, kesiapan tenaga medis, pasokan alat kesehatan, serta skema mekanisme pelayanan khusus bagi kelompok rentan.
“Respons kesehatan jangan hanya bersifat reaktif ketika pasien sudah berdatangan ke puskesmas. Harus ada kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah karhutla,” jelas Legislator Dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Netty juga mengingatkan bahwa karhutla membawa dampak multidimensi. Selain ancaman fisik, ada dampak psikologis yang dialami masyarakat akibat terpapar asap berkepanjangan, kehilangan tempat tinggal, rusaknya mata pencaharian, hingga kondisi sulit di tempat pengungsian.
“Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika asap mengganggu pernapasan, aktivitas anak terganggu, fasilitas kesehatan terbebani, dan masyarakat mengalami tekanan psikologis, maka ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Netty menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor agar upaya perlindungan masyarakat dapat berjalan cepat dan tidak terhambat birokrasi.
“Ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa baik negara mencegah masyarakat jatuh sakit akibat dampaknya,” pungkas Netty.
