Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan bahwa pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, serta dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kita mengapresiasi kinerja pemerintah, tetapi tentu perlu peningkatan di sana-sini. Pertumbuhan yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang bisa menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan dirasakan secara berkeadilan oleh seluruh masyarakat,” ujar Amin kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Pasalnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus menjadi perhatian bersama dan tercermin dalam kebijakan fiskal setiap tahun hingga tahun 2029. Baginya, capaian pertumbuhan tidak cukup hanya tinggi secara angka, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai, tetapi hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Pertumbuhan harus berkualitas dan berkeadilan,” tegasnya.
Amin juga mengaitkan pembahasan APBN dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior, serta Deputi Gubernur Bank Indonesia yang tengah berlangsung di Komisi XI DPR RI. Dari sudut pandangnya, seluruh kebijakan ekonomi harus memiliki orientasi yang sama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Selain itu, dirinya menyoroti pentingnya peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menjadi sorotan karena UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun, alokasi kredit perbankan kepada sektor tersebut masih relatif rendah. “Kita tidak bangga hanya karena jumlah UMKM mencapai sekitar 64 juta. Yang kita inginkan justru UMKM naik kelas menjadi usaha menengah bahkan besar,” ujarnya.
Diketahui, hingga Juli 2026 pertumbuhan kredit secara nasional mencapai sekitar 13,58 persen, tetapi pertumbuhan kredit UMKM hanya sekitar 2,5 persen. Sementara, kredit untuk sektor mikro bahkan hanya tumbuh sekitar 0,8 persen. Dari informasi ini, Amin meminta pemerintah dan industri perbankan memberikan perhatian lebih besar kepada sektor produktif yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Tidak boleh dana hanya berputar di sektor keuangan. Jangan sampai ditempatkan di bank-bank Himbara lalu berputar kembali di instrumen keuangan tanpa mengalir ke sektor riil. Yang kita inginkan adalah kredit benar-benar menggerakkan usaha masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” katanya.
Menutup pernyataan, Politisi Fraksi PKS itu berharap berbagai kebijakan pembiayaan pemerintah ke depan dapat semakin memperluas akses kredit bagi UMKM sehingga pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan skala usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
