Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan korban dan pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam peninjauan tersebut, Satgas Galapana DPR RI meninjau kondisi masyarakat terdampak sekaligus mendengarkan laporan dari pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai langkah-langkah tanggap darurat yang telah dilakukan.
Dalam kesempatan itu, Sari Yuliati menegaskan bahwa kehadiran DPR RI di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen dalam memastikan negara hadir untuk melindungi dan membantu masyarakat yang terdampak musibah.
“Kami ingin memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Selain meninjau langsung lokasi terdampak, Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan DPR RI juga meminta kepastian mengenai penanganan korban gempa, termasuk dukungan logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, serta bantuan sosial yang disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi, Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Pertemuan juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai yang memaparkan perkembangan penanganan bencana dan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Melalui kunjungan ini, DPR RI berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan aman dan normal. DPR RI juga berkomitmen untuk terus mengawal upaya penanganan dan rehabilitasi pascabencana hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.
