Komisi XI DPR RI telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) setelah Surat Presiden (Surpres) diterima oleh Pimpinan DPR RI. Demikian hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Berdasarkan mekanisme pembentukan regulasi dan kelembagaan yang berlaku, Surat Presiden (Surpres) yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 10 Agustus 2026, selanjutnya akan diteruskan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk memberikan penugasan kepada Komisi XI DPR RI guna menindaklanjuti usulan calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Surpres tersebut memuat usulan nama calon definitif Gubernur BI, yakni Destri Damayanti sebagai calon tunggal, serta pengisian posisi Deputi Senior dan Deputi Gubernur BI.
“Surpres kan memang sudah dikirimkan ke pimpinan DPR, dan sesuai dengan mekanisme nanti pimpinan DPR melalui rapat Paripurna akan menugaskan Komisi XI melakukan fit and proper test,” ujar Wihadi saat ditemui oleh koranmerdeka.co.
Pun, dirinya menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI akan bergerak cepat untuk memproses nama kandidat yang diajukan oleh Presiden sesuai tahapan yang berlaku. Di sisi lain, menanggapi kriteria figur pimpinan bank sentral di tengah gejolak finansial global yang dinamis dan penuh tekanan, ia menilai pengalaman Destri sebagai Deputi Gubernur Senior BI serta pelaksana tugas (Plt) saat terjadi kekosongan posisi Gubernur BI telah menjadi modal rekam jejak yang solid.
“Saya kira Ibu Destri kan selama ini sebagai Deputi Senior Gubernur BI, dan beliau tentunya sudah lama juga. Pada saat kemarin pengunduran Gubernur BI pun beliau sebagai Plt, dan kita melihat bahwa dia cukup diterima oleh pasar,” jelasnya.
Tidak hanya itu saja, Wihadi juga menilai penerimaan pasar (market acceptance) terhadap Destri terbukti positif, yang mana ditandai dengan tren pergerakan nilai tukar Dolar AS yang melandai. Sebab itu, ia optimistis figur yang berpengalaman akan mampu menjalankan tugas penguatan stabilitas moneter secara optimal.
Selain isu penunjukan Gubernur BI, Wihadi turut memberikan respons terkait masukan publik terhadap kinerja legislasi DPR RI. Ia menyampaikan, dari sisi parlemen, dinamika pembahasan di tingkat komisi selalu berjalan aktif meskipun tidak selalu terlihat utuh oleh publik.
Terkait fungsi anggaran dan legislasi terkini di Komisi XI DPR RI, pembahasan terakhir difokuskan pada isu PMII (Penyertaan Modal Negara) dan akan berlanjut pada agenda prioritas berikutnya. Mengenai program kerja pemerintah, terangnya, Komisi XI DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan penuh demi keberlanjutan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan program-program kerjanya, saya kira itu program-program kerja pro-rakyat, dan kita memang harus dorong serta dukung program-program itu,” tutup Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
