Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai percepatan pengembangan desa wisata membutuhkan dukungan lintas sektor, baik melalui fasilitasi pemerintah maupun keterlibatan dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar desa wisata dapat berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Chusnunia, pemerintah perlu memperkuat dukungan berupa bantuan sarana dan prasarana bagi desa wisata, termasuk melalui alokasi anggaran yang memadai. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (09/07/2026).
“Kita dorong adanya fasilitasi dari pemerintah, termasuk apabila memungkinkan melalui bantuan anggaran untuk sarana dan prasarana desa wisata,” ujarnya.
Selain dukungan pemerintah, ia juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada desa wisata. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta akan mempercepat proses pengembangan desa wisata, terutama bagi desa yang masih berada pada tahap rintisan.
“Kita juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program CSR perusahaan-perusahaan besar agar masuk ke desa wisata. Kalau hanya mengandalkan kemampuan yang ada, proses dari desa rintisan menjadi berkembang hingga mandiri tentu akan memakan waktu lebih lama,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi Fraksi PKB ini turut menyoroti aspirasi Pemerintah Kabupaten Bangli mengenai peran strategis daerah sebagai kawasan resapan air. Ia menyatakan aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan komisi DPR RI yang memiliki lingkup tugas terkait.
“Terkait aspirasi Bangli sebagai kawasan resapan air, nanti akan kita koordinasikan dengan komisi yang membidangi persoalan tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi VII DPR RI juga akan terus mendorong hadirnya dukungan nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, terhadap pengembangan desa wisata, termasuk melalui pembahasan program dan anggaran tahun 2027.
“Kita berharap ada bantuan nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata. Untuk 2027 akan terus kita dorong melalui Komisi VII,” pungkas Chusnunia.
