Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel, katering, hingga antisipasi jemaah nonprosedural. Hal tersebut ia sampaikan usai melepas keberangkatan jemaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026).
“Ada beberapa catatan yang mungkin nanti juga kita di lapangan akan melihat. Yang pasti kita akan berpedoman, berpatokan pada hasil Panja ini semua,” ujar Cucun. Ia mengatakan, Timwas DPR RI akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji yang sebelumnya dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) DPR benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah.
“Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti,” tegas Cucun.
Menurutnya, penempatan jemaah melebihi kapasitas hanya dapat ditoleransi apabila kondisi kamar memang luas dan layak. Namun, ia mengingatkan agar jemaah tidak dipaksakan tinggal di kamar sempit dengan jumlah penghuni berlebih.
“Kalau memang kamarnya luas, kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlahnya hanya satu-dua kamar kan tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ini dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan enggak bagus,” lanjutnya.
Selain akomodasi, Timwas DPR RI juga menyoroti layanan katering jemaah yang masih menuai keluhan. Cucun menyebut laporan yang diterima lebih banyak terkait kejenuhan menu makanan selama berada di Tanah Suci.
“Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif,” katanya.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi maupun di Tanah Air.
Tak hanya layanan jemaah, Cucun juga menyoroti penanganan jamaah nonprosedural yang menurutnya kini jauh lebih ketat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, terskrining,” tegasnya.
