Provinsi Bali mendapat sorotan serius lantaran didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah yang menjadi tantangan serius. Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menekankan tingginya proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 28,57 persen sebagai tantangan struktural yang perlu segera diatasi.
Meski Pemerintah Provinsi Bali mencatat tingkat pengangguran rendah sebesar 1,49 persen, Gamal menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas tenaga kerja.
“Kami apresiasi ya angka pengangguran di Bali yang termasuk cukup rendah tapi terjadi dominasi pendidikan rendah. Ini bisa menciptakan low skill trap jadi perangkap keterampilan rendah,” ujar Gamal saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI, di Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, Kamis (16/4/2026).
Legislator Fraksi PKS ini juga menyoroti kecenderungan meningkatnya sektor informal serta fenomena setengah pengangguran, yakni pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. “Ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor produktif,” jelasnya.
Lebih lanjut Gamal menekankan pentingnya diversifikasi sektor ekonomi di Bali. Ia menilai selama ini perekonomian Bali masih terlalu bertumpu pada sektor pariwisata atau hospitality. Ketergantungan pada satu sektor menurutnya, dapat menimbulkan risiko besar, terutama ketika terjadi gangguan seperti pada masa pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor lain, termasuk ekonomi digital yang dapat melibatkan generasi muda. “Dalam pengembangan wilayah, dominasi satu sektor itu berbahaya. Kita perlu diversifikasi, misalnya dengan mendorong ekonomi digital yang bisa dikembangkan oleh anak muda,” tandasnya.
Berbagai tantangan tersebut lanjut Gamal, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam memperbaiki desain program pemagangan agar selaras dengan kebutuhan industri dan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja. “Program pemagangan harus mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Estiarty Haryani menyampaikan ihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemagangan nasional.
Ia menjelaskan bahwa berbagai masukan dari daerah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan, terutama untuk memastikan tidak adanya kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan dunia usaha maupun industri.
“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk menindaklanjuti berbagai masukan dari daerah, agar tidak terjadi gap antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” ujarnya.
Selain itu ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga memberikan perhatian pada penguatan soft skills peserta melalui berbagai kegiatan terjadwal. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan pemerintah daerah terus dibuka guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.
“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan daerah. Ke depan, hingga berakhirnya program pada Juni 2025, kami akan terus melakukan pembaruan, perbaikan, serta evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas program,” pungkasnya.
