Close Menu
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
  • Nasional
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Daerah

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

Juni 9, 2026

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

Juni 9, 2026

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

Juni 8, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
Login
  • Nasional
  • Polhukam
  • DPR
  • MPR
  • DPD
  • Daerah
KORAN MERDEKAKORAN MERDEKA
Home»DPR»Perlu Rapat Lintas Komisi Guna Urai Persoalan Mandegnya Pengangkatan PPPK di Lingkungan Kemenag
DPR

Perlu Rapat Lintas Komisi Guna Urai Persoalan Mandegnya Pengangkatan PPPK di Lingkungan Kemenag

RedaksiBy RedaksiApril 11, 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin dalam kunjungan kerja Komisi VIII di Pondok Pesantren Syeikh Zainuddin NW Anjani, Lombok Timur, NTB/Ist
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Proses pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini belum menemukan titik terang.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin hal itu dikarenakan proses yang masih ‘mentok’ di tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB), meskipun diklaim Kementerian Agama telah berjuang maksimal.

Karena itu, guna mengurai benang kusut tersebut, pria yang akrab disapa Gus An’im ini mengusulkan adanya rapat koordinasi gabungan antara Komisi VIII dan Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait.

“Kita perlu duduk bersama dalam rapat gabungan antara Komisi VIII dan Komisi II untuk mencari solusi teknis mengapa permintaan pengangkatan PPPK dari Kemenag ini belum bisa diloloskan,” tegas Gus An’im dalam kunjungan kerja Komisi VIII di Pondok Pesantren Syeikh Zainuddin NW Anjani, Lombok Timur, NTB, Jumat (10/4/2026).

Gus An’im juga menyoroti persepsi publik mengenai adanya ketimpangan kecepatan respons pemerintah. Ia mengakui bahwa pengangkatan tenaga pendidik di sektor pendidikan umum terlihat jauh lebih cepat dibandingkan sektor pendidikan Islam atau guru madrasah.


“Harapan kita ada solusi cepat. Jangan sampai ada kesan pemerintah santai-santai dalam mengurus guru madrasah, sementara di pendidikan umum pergerakannya sangat gercep (gerak cepat),” tambah Politisi Fraksi PKB itu.


Selain isu kepegawaian, Gus An’im memberikan catatan tegas mengenai sorotan negatif yang sering menimpa institusi pesantren saat terjadi sebuah insiden. Sebagai sosok yang besar di lingkungan pesantren, ia mengingatkan bahwa kontribusi pesantren dalam menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas jauh lebih besar dibanding segelintir kasus yang muncul.

Ia menyayangkan jika satu peristiwa di sebuah pesantren digunakan untuk menjatuhkan citra pesantren secara keseluruhan di mata masyarakat.

“Kita akui kemaksiatan bisa ada di mana saja, tapi jangan sampai peristiwa kecil merusak ‘susu sebelanga’. Pesantren telah memberikan kontribusi luar biasa dalam melindungi anak-anak bangsa dan menyelamatkan banyak orang dari pergaulan bebas yang menyolok di luar sana,” jelas Gus An’im.


Ia berpesan agar para pemerhati pendidikan dan media bersikap proporsional. Menurutnya, ribuan wali santri menitipkan anak ke pesantren dengan tujuan utama penyelamatan akhlak, sebuah peran vital yang seringkali luput dari deteksi dan apresiasi publik namun sangat dirasakan manfaatnya oleh bangsa.

An’im Falachuddin Anggota Komisi VIII DPR RI DPR RI Perlu Rapat Lintas Komisi Guna Urai Persoalan Mandegnya Pengangkatan PPPK di Lingkungan Kemenag
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Redaksi

Related Posts

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

Juni 9, 2026

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

Juni 9, 2026

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

Juni 8, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Our Picks

Reni Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bangun 1 Juta Rumah lewat MoU dengan Qatar

Januari 11, 2025

147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD

Januari 10, 2025

Turnamen Bulu Tangkis Korpri Setjen DPR RI Wadah Perkuat Solidaritas Antar-Pegawai

Januari 10, 2025

Saadiah Uluputty Dukung Bisnis Perikanan di Maluku

Januari 9, 2025
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

DPR Juni 9, 2026

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa persoalan pemukiman kembali (resettlement)…

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

Juni 9, 2026

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

Juni 8, 2026

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat

Juni 8, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
© 2026 Koranmerdeka.co Designed by Aconymous.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?