Komisi II DPR RI mendorong bank daerah untuk memperluas pembiayaan ke sektor produktif, khususnya UMKM, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menjelaskan, saat ini bank daerah masih didominasi kredit konsumtif, terutama kepada aparatur sipil negara (ASN), yang relatif aman namun kurang berdampak pada penguatan sektor riil.
“Market konsumtif itu sudah ada dan aman. Tinggal bagaimana meningkatkan kredit produktif,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Pekanbaru, Riau, Kamis, (2/4/2026).
Politisi Fraksi PKS ini menilai, penguatan pembiayaan UMKM dapat dilakukan melalui kolaborasi antara bank daerah dan pemerintah daerah, termasuk melalui skema penempatan dana daerah yang disalurkan kembali sebagai kredit usaha. Menurutnya, pendekatan melalui mekanisme perbankan akan lebih efektif dibandingkan bantuan langsung, karena tetap menjaga disiplin pengembalian.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengingatkan bahwa peran bank daerah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. “Tidak hanya deviden, tapi sejauh mana bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah, terutama UMKM,” jelasnya.
Data paparan menunjukkan kontribusi BUMD terhadap PAD masih relatif terbatas. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mendorong optimalisasi peran bank daerah, termasuk BRK Syariah, sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui pembiayaan sektor produktif.
