Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi penyebaran virus campak. Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah peningkatan capaian imunisasi di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan terkait pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, pada Senin (30/3/2026).
Politisi muda dari Partai Gerindra itu juga mengingatkan adanya potensi risiko fiskal yang dapat ditimbulkan akibat KLB campak. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada Pemerintah Provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah hingga BPJS Kesehatan.
“Jika tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan kasus campak bisa membebani anggaran daerah serta sistem jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh jajaran terkait perlu aktif menetralisir informasi yang keliru mengenai program imunisasi. Hal ini penting agar kesadaran masyarakat kembali meningkat dalam upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi.
Di sisi lain, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II tersebut menilai meskipun tren eskalasi kasus campak menunjukkan penurunan, potensi penyebaran tetap perlu diwaspadai. Terlebih, momentum arus mudik dan arus balik pasca libur Lebaran berisiko meningkatkan mobilitas masyarakat yang dapat memicu penyebaran virus.
“Prinsipnya, sedia payung sebelum hujan. Kesiapsiagaan harus tetap ditingkatkan,” tegasnya.
Terakhir, ia juga menyoroti pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi Jawa Tengah. Ia berharap capaian program tersebut pada tahun 2026 dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mampu memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyakit di masyarakat.
