Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti persoalan layanan digital Perpustakaan Nasional (Perpusnas), khususnya aplikasi iPusnas, yang dinilai kerap bermasalah dan mengganggu akses masyarakat terhadap layanan literasi dasar.
Hal tersebut disampaikan Bonnie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional, di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2025). Dalam forum itu, Bonnie menyampaikan keluhannya secara langsung sebagai pengguna aktif layanan iPusnas.
“Sebagai anggota Perpustakaan Nasional dan pengguna iPusnas, saya mengalami langsung gangguan layanan. Beberapa hari terakhir aplikasi sering macet, tiba-tiba ter-log out saat mengunduh buku, bahkan sampai hari ini belum bisa dibuka meskipun disebutkan hanya maintenance sampai 8 Januari,” ujar Bonnie.
Bonnie menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh sampai mengorbankan pelayanan publik paling mendasar, termasuk akses masyarakat terhadap buku dan sumber pengetahuan.
“Jangan sampai penghematan atau efisiensi anggaran, apapun istilahnya, mengganggu pelayanan publik yang paling dasar. Kalau memang ada keterbatasan anggaran, harus dicari solusi inovatif dengan fighting spirit agar layanan dasar seperti iPusnas tetap berjalan,” tegasnya.
Selain layanan digital, Bonnie juga menyoroti kondisi perpustakaan di daerah yang dinilainya masih jauh dari standar ideal. Ia memaparkan data bahwa Indonesia memiliki lebih dari 21 ribu perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan, namun masih terdapat kabupaten/kota dan provinsi yang belum memiliki perpustakaan sama sekali.
“Masih ada 19 kabupaten/kota yang belum punya perpustakaan, dan dari 38 provinsi baru 33 yang memiliki perpustakaan provinsi. Di daerah, kondisi perpustakaan juga memprihatinkan. Di Pandeglang, misalnya, ruang penyimpanan buku tidak memiliki pendingin, lembab, dan tidak memenuhi syarat perawatan koleksi,” ungkap Bonnie.
Menurutnya, Perpusnas perlu memberi perhatian serius melalui pembinaan dan pendampingan kepada perpustakaan daerah, terutama untuk memastikan standar minimal pengelolaan dan perawatan koleksi dapat terpenuhi.
Bonnie juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap perpustakaan tokoh bangsa, seperti Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta, termasuk perawatan naskah-naskah kuno yang telah dipulangkan dari luar negeri.
“Pertanyaannya, apakah anggaran yang ada cukup untuk merawat naskah-naskah kuno itu? Jangan sampai kita memulangkan manuskrip berharga, tapi tidak mampu merawat dan memproduksi pengetahuan darinya. Padahal ini penting untuk upaya dekolonisasi pengetahuan,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Di akhir pernyataannya, Bonnie berharap ke depan anggaran Perpustakaan Nasional dapat diperkuat agar pelayanan literasi, pelestarian arsip sejarah, dan pengembangan pengetahuan publik dapat berjalan optimal.
“Sebagai pengguna, saya komplain langsung di sini. Tolong ini diperbaiki dan menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
