Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyoroti keberadaan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai mengganggu iklim investasi dan pembangunan industri di Indonesia. Menurut Dave, meskipun ormas-ormas tersebut memiliki latar belakang sejarah yang terkait dengan institusi militer, seperti ABRI pada masa lalu, keberadaan dan aktivitas mereka saat ini perlu diarahkan agar lebih konstruktif.
“Mungkin perlu ada konsep pembinaan yang lebih intens dari TNI maupun Kementerian Pertahanan terhadap ormas-ormas ini. Tujuannya agar mereka bukan menjadi pengganggu pembangunan dan investasi, melainkan menjadi bagian dari pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dave saat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto beserta KASAD, KASAL dan KASAU, dengan agenda pembahasan isu-isu strategis yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Selain itu, Legislator Fraksi Partai Golkar ini juga menyinggung persoalan aset-aset yang tercatat sebagai milik TNI, namun pada prakteknya digunakan atau dikuasai oleh pihak lain. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait hal ini.
“Banyak aset yang secara administratif tercatat di Kodam, Kodim, Korem, bahkan di Mabes TNI, tetapi sesungguhnya digunakan oleh pihak luar. Ini perlu dikaji ulang karena menyangkut legalitas kepemilikan dan pemanfaatannya,” tegas Dave.
Dalam rapat tersebut, Dave juga menyampaikan pentingnya peningkatan peran dan anggaran TNI, termasuk dalam mendukung kerja sama pertahanan dengan negara lain. Ia menyoroti kesepakatan yang ditandatangani antara Indonesia dan Turki, serta mendorong agar kerja sama itu melibatkan institusi pendidikan nasional.
“Kerja sama pengembangan pertahanan, seperti dengan Turki, akan lebih optimal jika melibatkan kampus-kampus dalam negeri seperti Universitas Pertahanan (Unhan). Dengan begitu, riset dan inovasi pertahanan nasional bisa semakin kuat dengan dukungan para ahli dalam negeri,” tambahnya.
Rapat Komisi I tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus diskusi strategis antara DPR dan jajaran pertahanan dalam menyikapi dinamika nasional maupun regional yang berkembang.
