Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta Pemerintah Provinsi Aceh segera menyelesaikan pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Le Meulee, Sabang, Aceh. Menurutnya, pembangunan pelabuhan perikanan yang sudah dimulai sejak tahun 2017 itu seharusnya sudah rampung dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya nelayan.
“Sudah (mulai) dibangun dari 2017, tapi ini sudah tahun 2025, tapi baru kerangkanya saja. Dermaganya pun belum rampung. Ini jelas terlalu lambat dan harus segera dipacu,” jelas Titiek Soeharto sapaan akrabnya kepada koranmerdeka.co usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Ke Sabang, Provinsi Aceh, Rabu, (9/04/2025).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu pun mengingatkan agar tidak ada penyelewengan dalam pembangunan SKPT yang mendapat bantuan luar negeri ini.
Sebagai informasi, SKPT Sabang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mendapat dukungan dana hibah dari Pemerintah Jepang. Namun, delapan tahun berselang, fasilitas tersebut belum dapat memberikan kontribusi nyata bagi sektor kelautan dan perikanan setempat.
“Harus kita pacu lagi, padahal ini dapat bantuan hibah dari Jepang. Saya tadi tekankan kalau dapat bantuan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya jangan dikorupsi atau diselewengkan,” kata Titiek.
Meski demikian, setelah melihat kondisi langsung di lapangan, Titiek memastikan akan mencari tahu penyebab terlambatnya penyelesaian SKPT. Ia berharap SKPT Sabang dapat segera tuntas dalam waktu dekat agar bisa dimanfaatkan nelayan.
“Kami ingin tahu masalah sebenarnya, semoga bisa dicarikan solusinya sehingga bisa segera selesai dan bisa digunakan para nelayan,” ungkapnya.
Di samping itu, Titiek juga menyampaikan telah menugaskan Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh yakni Teuku Abdul Khalid, untuk dapat membantu mengawal proyek-proyek yang tertunda di Kota Sabang, termasuk penyelesaian SKPT agar segera dapat digunakan
