Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan sebuah keharusan untuk menjawab harapan publik akan institusi yang independen dan profesional. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Nasional Reformasi Polri yang berlangsung di Auditorium Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (13/3).
Dalam pidatonya, Tamsil Linrung mengenang interaksinya dengan sosok legendaris, Kapolri 1968-1971 Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang dikenal sebagai simbol kejujuran dan keteladanan di kepolisian. Tamsil yang diajak oleh mantan Perdana Menteri Muhammad Natsir bergabung dengan Petisi 50, sebuah gerakan moral yang di antaranya diikuti oleh Hoegeng dan Ali Sadikin, menyatakan bahwa Hoegeng adalah sosok polisi yang memberikan teladan nyata.
“Dari interaksi saya dengan beliau setelah pensiun, Hoegeng adalah polisi yang tidak hanya bersih, tapi juga berani dan konsisten dalam prinsip. Ia menjadi inspirasi bahwa di tengah tantangan dan godaan, integritas tetap bisa dijaga,” ungkapnya.
Menurut Tamsil, warisan keteladanan Hoegeng harus menjadi cermin dalam upaya reformasi Polri. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penegakan kode etik yang tegas dan adil.
“Kita butuh Polri yang tidak hanya profesional, tapi juga humanis dan dekat dengan masyarakat. Polri yang mampu memberikan rasa aman, bukan ketakutan. Polri yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Tamsil mengingatkan, bahwa salah satu amanat utama reformasi 1998 adalah pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Namun, berbagai kasus besar yang mengguncang institusi ini, seperti penembakan ajudan oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo serta tragedi Kanjuruhan, telah mencoreng citra kepolisian dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Ketika mendengar kata ‘polisi,’ masyarakat seharusnya merasa aman, bukan malah khawatir. Namun, yang kita lihat hari ini adalah sebaliknya. Ada oknum yang justru terlibat dalam kejahatan berat, bahkan dalam lingkup internalnya sendiri,” tegas Tamsil.
Tamsil juga menyinggung peran media sosial dalam membentuk persepsi publik terhadap Polri. Ia menilai bahwa peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri belakangan ini lebih dipengaruhi oleh tekanan media sosial dibandingkan reformasi struktural yang nyata.
“Survei sebelumnya menunjukkan angka di bawah 60 persen, kini naik menjadi 60 persen. Tapi ini lebih karena tekanan media sosial. No viral, no justice. Ini yang perlu dijawab,” kata Tamsil.
Dalam seminar tersebut, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyoroti dua masalah utama yang masih menjadi tantangan di Yogyakarta: konflik antarsuku dan kejahatan jalanan. Menurutnya, jika tidak ditangani secara serius, kedua permasalahan ini bisa berpotensi menjadi konflik horizontal yang lebih luas.
“Reformasi Polri tidak boleh hanya menjadi slogan. Polisi harus fokus pada upaya preventif dan preemtif, bukan hanya penindakan,” ujar Suwondo.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyoroti kecenderungan Polri yang semakin terlihat lebih militeristik dibandingkan TNI. Menurutnya, pemisahan Polri dari ABRI pada masa reformasi seharusnya menjadikan institusi ini lebih dekat dengan masyarakat sipil, bukan malah semakin kaku dan bersifat represif.
“Pasca-ABRI, masa-masa reformasi Polri hanya berlangsung sangat singkat. Karena polisi keburu menjadi semakin militeristik,” ujar Zainal.
Di sisi lain, Konsultan dan Praktisi Komunikasi Digital, Jusman Dalle, menilai bahwa reformasi Polri tidak hanya soal kebijakan internal, tetapi juga soal bagaimana institusi ini membangun komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, citra Polri sangat bergantung pada sentimen yang terbentuk di platform-platform digital.
“Selama ini, kehadiran Polri di media sosial belum efektif dalam membangun kedekatan dengan publik. Pernyataan, keterangan, unggahan, dan konten-konten Polri masih cenderung deklaratif, alih-alih menjadi medium interaksi yang engaging,” pungkas Tenaga Ahli Wakil Ketua DPD ini.
Seminar ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI bersama Keluarga Alumni Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (Kapasgama) dan menghadirkan sejumlah pakar serta akademisi. Selain Tamsil Linrung dan Irjen Pol Suwondo Nainggolan, seminar ini juga menghadirkan Eko Riyadi (Dosen FH UII/Direktur Pusham UII), Dr. Budi Wahyuni (Komisioner Komnas Perempuan RI 2015–2019), Dr. Trisno Raharjo (Dosen FH UMY), Jusman Dalle (Konsultan dan Praktisi Komunikasi Digital) serta Dr. Zainal Arifin Mochtar (Pakar HTN FH UGM/Peneliti Pukat).
Kegiatan yang semula dirancang dalam format Focus Group Discussion (FGD), dikembangkan menjadi Seminar Nasional karena animo publik yang sangat tinggi. Sekitar 200 peserta dari berbagai kelompok sosial hadir, termasuk aktivis perempuan, pekerja sosial, dan mahasiswa.
Melalui seminar ini, diharapkan reformasi Polri dapat terus berlanjut dan tidak hanya menjadi wacana semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang konkret. Dengan integritas dan profesionalisme sebagai pilar utama, Polri diharapkan dapat menjadi institusi yang dipercaya dan dicintai oleh rakyat.
