Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi XII DPR RI dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengatasi kekurangan pasokan gas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikarenakan terjadinya penurunan produksi karena faktor alam (natural decline).
“Nanti akan kita (sampaikan) kepada pemerintah, harus ada namanya DMO (Domestic Market Obligation) sekaligus DPO (Domestic Price Obligation). Khususnya gas jatah pemerintah. Jadi itu satu jalan,” kata Sugeng dalam RDPU di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem itu pun mengungkapkan, jika segala upaya sudah dilakukan namun masih belum juga memenuhi kebutuhan gas, pihaknya pun mengusulkan untuk melakukan impor.
“Maaf ujung dari segala ujung, kita buka impor juga. Kebetulan hari ini memang masih relatif mahal tapi ketika belum (terjadi) perang Ukraina itu gas Amerika murah sekali. Karena dengan sel gasnya yang dia produksi gasnya luar biasa besar. Nah itu jalan yang akan coba kita diskusikan,” katanya.
Sugeng mengungkapan pihaknya dalam waktu dekat akan mencoba berkomunikasi dengan PGN, SKK Migas, Dirjen Migas, dan pemerintah, menyangkut tentang kuota gas khusus untuk Batam dan sejumlah kawasan-kawasan lainnya.
“Nanti kita itung bersama proyeksi-proyeksinya dan sebagainya. Lantas kita harus penuhi dulu itu. Karena memang betul ada potensi besar sebenarnya ke depan,” katanya.
Sugeng pun akan mengusulkan kepada pemerintah untuk tinjau kembali ekspor ke Singapura, utamanya untuk pemenuhan dalam negeri.
“Dengan harga sekali lagi yang nanti kita hitung bersama bagaimana masuk nilai keekonomian yang baik. Karena gas seperti tadi, baik sebagai energi maupun sebagai feed stock untuk petrochemical industry,” pungkasnya.
