Penulis: Redaksi

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke perusahaan Nippon Paint di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk meninjau penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. “Kami berkunjung ke Nippon Paint, dan ternyata semua kewajiban sudah terpenuhi. Tidak ada komplain sedikit pun,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, usai melakukan peninjauan, Jumat (12/9/2025). Meski demikian, Yahya menekankan bahwa pengawasan terhadap penerapan UMK akan terus dilakukan. Ia mengakui masih terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan besaran UMK di Gresik. “Kami akan terus mengawasi penerapan UMK ini.…

Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan sejumlah blok migas di Provinsi Aceh. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya yang menegaskan bahwa pengelolaan minyak dan gas di Aceh harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. “Ya, pemanfaatan minyak dan gas untuk kemakmuran masyarakat Aceh tentu menjadi salah satu tujuan utama kita. Tadi kita juga mendengar berbagai pemikiran dan aspirasi terkait pengelolaan migas di Aceh,” ungkap Bambang usai memimpin Kunjungan Kerja Panja Migas Komisi XII DPR RI ke Blok Migas dan BPMA Aceh,…

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, mencatat sekitar 41.692 aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang belum bersertifikat. Sementara, aset tanah yang sudah bersertifikat mencapai 93.741. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk segera melakukan sertifikasi aset BMN. “Tentunya, jumlah aset yang belum disertifikatkan ini masih sangat besar, dan menimbulkan potensi risiko yang sangat besar, sengketa lahan, penguasaan ilegal oleh pihak ketiga, dan juga hilangnya aset negara. Karena itu, aset BMN berupa tanah harus disertifikatkan sesegera mungkin demi mencegah berbagai risiko tadi, yang tentunya sangat merugikan…

Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menyoroti rendahnya kualitas Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) meski mendapat anggaran sangat besar dari APBN. “Evaluasi kami menunjukkan, akreditasi PTKL rata-rata masih di level Baik. Yang Unggul hanya sedikit sekali, padahal anggaran mereka sangat besar. Ini membuat PTKL cenderung ‘business as usual’, tidak terpacu meningkatkan mutu karena merasa setiap tahun pasti mendapat dana,” jelasnya kepada koranmerdeka.co di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/09/2025). Mercy menekankan perlunya satu payung regulasi yang mendorong persaingan sehat antar perguruan tinggi. “Kalau semua diperlakukan setara, akan tercipta kompetisi meritokrasi. Tidak ada lagi yang merasa diistimewakan hanya karena statusnya PTKL,” ujarnya.…

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan sekadar tumpang tindih program studi antara Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), melainkan pada ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan. “Kalau soal prodi sama, seperti pariwisata, itu tidak masalah. Masalahnya ada di anggaran. Pemerintah memberi biaya operasional jauh lebih tinggi untuk PTKL dibanding PTN, padahal sama-sama membuka prodi umum. Itu yang tidak adil,” tegas Sofyan saat ditemui koranmerdeka.co di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/9/2025). Menurutnya, PTKL seharusnya hanya difokuskan pada program studi kedinasan yang memang tidak bisa digantikan oleh swasta,…

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, memberikan masukan terkait kurikulum Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) yang selama ini lebih berfokus pada strategi perang konvensional. dengan menekankan penyesuaian kurikulum agar mampu menghadapi tantangan perang hybrid yang kini marak terjadi. Menurut Nurul Arifin, Sesko TNI selama ini menghasilkan perwira tinggi yang unggul dengan kurikulum komprehensif. Namun, strategi yang diajarkan masih terbatas pada peperangan militer klasik. “Kurikulum sangat komprehensif, namun strategi perangnya masih strategi militer yang konvensional,” ujar Nurul disela-sela pertemuan dengan jajaran Sesko TNI di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/9/2025). Perang hybrid bukan hanya konflik konvensional antara negara, melainkan…

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyoroti adanya ketimpangan perlakuan negara terhadap perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL), perguruan tinggi negeri (PTN), dan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, meski jumlah PTKL di Sumatera Utara relatif sedikit, keberadaannya sangat strategis di bidang pariwisata dan kesehatan. “Di Sumut, PTKL menonjol di bidang kesehatan dan pariwisata. Politeknik Pariwisata misalnya, lulusannya langsung terserap industri. Ini menunjukkan pengelolaannya cukup baik, apalagi Sumut memang andalan sektor wisata dengan Danau Toba dan sekitarnya,” ujar Sofyan Tan, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara I, Kamis (11/9/2025). Namun demikian, ia menekankan bahwa biaya operasional PTKL jauh lebih besar…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti ketimpangan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa. Menurutnya, semakin banyak jalur penerimaan mandiri yang dibuka PTN membuat peluang PTS untuk menampung mahasiswa semakin kecil. “Ini saya kira menjadi perhatian penting dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dikti Saintek, agar bagaimana tetap serapan atau angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan tinggi ini tetap tinggi, tetapi juga tidak kemudian meninggalkan peran masyarakat,” terang Fikri usai menghadiri pertemuan Panja PTKL Komisi X DPR dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XI beserta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,…

Komisi III DPR RI kembali menggelar fit and proper test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2025. Terhadap Calon Hakim Ad Hoc HAM Bonifasius Nadya Arywibowo, Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti prinsip pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran HAM berat, termasuk peran atasan komando. Ia menyoroti konstruksi hukum terkait pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang. “Di makalah Bapak disebut bahwa pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara penanganan HAM c.q. kejahatan perang. Namun demikian, atas peristiwa kekerasan yang menimbulkan korban akibat pelanggaran HAM, akan diupayakan ditarik ke dalam konstruksi dua jenis pelanggaran HAM…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri mengatakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sudah diusulkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, dapat dibahas di Komisi III DPR RI. Iman mengungkapkan bahwa saat ini Baleg DPR RI sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran. “Kayaknya kebanyakan (RUU yang sedang dibahas oleh Baleg). Nanti diaturlah (RUU) Perampasan Aset bagaimana, kayaknya lebih pas di Komisi III, kan (RUU) KUHAP juga di Komisi III, jadi in line begitu,” kata Iman dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Menurut dia, jika RUU Perampasan…