Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menjadi fokus pengawasan dan evaluasi. Hal itu ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu ia menyoroti terkait pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pengusaha di Sumbar. “Pelayanan administrasi hukum, baik terkait badan hukum, fidusia, kewarganegaraan, maupun layanan notaris, harus memberikan kepastian hukum yang jelas. Tanpa kepastian ini, iklim usaha dan kehidupan sosial masyarakat akan sulit berkembang,” ujarnya kepada koranmerdeka.co, di Padang, Sumatera Barat, Jumat (12/9/2025). Diketahui, Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus memperkuat…

Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya penerapan Struktur Skala Upah dalam sistem pengupahan nasional sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembahasan saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025). Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyatakan bahwa meski UMK memiliki peran penting, penerapan sistem struktur skala upah ini justru lebih mendesak untuk diperhatikan. Menurutnya, masih banyak perusahaan di Kabupaten Semarang maupun daerah lain yang belum memiliki sistem tersebut, padahal mekanisme tersebut sangat penting bagi pekerja dengan masa kerja lebih…

Komisi III DPR RI akan berupaya untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perampasan Aset di tahun 2025 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pertemuan itu sendiri dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi soal RUU KUHAP bersama para stakehlolders penegak hukum di Mapolda Sulsel. “Jadi memang dua Rancangan Undang-Undang ini menjadi perhatian dan komitmen kami sebagaimana harapan banyak masyarakat dan itu kita akomodir. Jadi mudah-mudahan dua RUU ini tahun ini bisa kelar,” ujarnya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (12/09/2025).  Sudding…

Komisi III DPR RI kembali menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder terkait pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) demi menghadikan regulasi yang berkualitas. “Kami menyerap masukan dan melaksanakan pengawasan kunjungan spesifik tentang KUHAP. Kami datang minta masukan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rusdi Mase Mapasessu kepada koranmerdeka.co usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (12/09/2025).  Rusdi menjelaskan ada beberapa masukan penting yang diberikan oleh berbagai pihak yang hadir dalam kunjungan kali ini. Salah satunya adalah soal penerimaan berkas perkara yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Komisi III DPR RI terus menyerap masukan dari banyak…

Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menilai kebebasan ruang pendanaan bagi Radio Republik Indonesia (RRI) layaknya lembaga penyiaran swasta, menjadi langkah strategis bagi mereka agar tetap relevan di tengah gempuran era digitalisasi. “Mereka jangan hanya bergantung pada APBN, tetapi harus diberikan kebebasan untuk mencari sumber dana lainnya, termasuk dari swasta,” ujarnya usai Kunjungan Kerja Komisi VII ke Kantor RRI Palembang, Jumat (12/09/2025). Ia menambahkan, lembaga penyiaran swasta selama ini mampu mandiri dan berinovasi lebih luas karena tidak semata-mata mengandalkan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, ia mendorong agar RRI mulai membuka diri terhadap skema pendanaan alternatif, bahkan mempertimbangkan privatisasi secara…

Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyatakan dukungan agar operasional penyiaran dan produksi jurnalistik RRI didanai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rupiah murni. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025), sebagai bagian dari agenda Kunspek Komisi VII. Menurut Putra, usulan tersebut muncul setelah mendengar masukan dari pihak RRI. Saat ini, sebagian kebutuhan operasional RRI masih ditopang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, PNBP biasanya diterima secara bertahap sehingga menyulitkan pembiayaan harian untuk kegiatan siaran. “Kalau bisa, kebutuhan produksi jurnalistik dan operasional penyiaran langsung dibiayai dari APBN murni.…

Sebagai upaya mendukung transformasi Radio Republik Indonesia (RRI) agar terus relevan dalam menghadapi tantangan digital, Komisi VII DPR RI berkomitmen akan terus mendorong Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. “Harapannya pada 2026 bisa naik ke prioritas, lalu dibahas lebih lanjut di Komisi VII,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat kunjungan ke Kantor RRI Palembang, Jumat (12/9/2025). Tidak hanya bagi RRI, RUU RTRI diharapkan menjadi dasar hukum penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tersebut dengan TVRI dalam satu sistem penyiaran publik negara, sehingga mampu bersaing dengan media swasta. Lamhot mengatakan…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menekankan pentingnya percepatan pembentukan organisasi bantuan hukum dan posko bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah provinsi. Ia pun mengapresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat. Hal itu ia sampaikan dalam Komisi kunjungan kerja spesifik XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (12/9/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) serta mendorong penguatan layanan hukum kepada masyarakat. “Kami mengapresiasi laporan dari Pak Kepala Kantor Wilayah terhadap beberapa capaian kinerja. Tapi…

Rumah tahanan (Rutan) jadi kebutuhan mendesak di Provinsi Jambi untuk menempatkan para tersangka yang kasus hukumnya masih diproses di pengadilan. Selama ini, para tahanan kasus pidana dititpkan di lembaga pemasyarakatan yang bercampur dengan warga binaan. Hal ini terungkap saat Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengan otoritas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DJP) Jambi di Kota Jambi, Jumat (12/9/2025). “Di Jambi ini tidak ada rutan. Ada rutan, tapi 12 jam jauhnya. Jadi, untuk orang sidang butuh 12 jam ke pengadilan,” ungkap Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, usai memimpin rapat di Kantor DJP Jambi. Kebutuhan pembangunan Rutan di Jambi sangat mendesak untuk kelancaran…

Komisi IX DPR RI mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang mewajibkan perusahaan besar mempekerjakan 60% tenaga kerja dari Jawa Timur, dengan 25% di antaranya berasal dari Gresik. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam dunia industri. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai kebijakan tersebut memberi harapan baru, khususnya bagi generasi muda. “Ini semua tergantung oleh kesiapan SDM di Gresik sendiri. Saya kira kebijakan ini sangat positif, memberikan angin segar untuk anak muda. Tapi masalahnya apakah bisa memenuhi kuota yang diminta? Maka harus ada politeknik, agar perusahaan-perusahaan bisa…