Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menekankan pentingnya PT Taspen berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, selama ini Taspen belum memiliki pengawas yang memadai karena Kementerian Keuangan tidak memiliki kewenangan penuh untuk menangani jika terjadi masalah serius. Hal itu disampaikan Harris dalam Rapat Panja RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bersama ADK OJK Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Ia menegaskan revisi RUU P2SK harus memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pengawasan Taspen. “Saya sepakat sekali bahwa Taspen ini harus masuk dalam revisi…

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah pusat agar segera turun tangan menangani wabah virus yang menyebabkan kematian massal ternak babi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai, hingga saat ini belum ada upaya serius dari Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dalam merespons bencana tersebut. Daniel mengungkapkan bahwa wabah ini telah menewaskan lebih dari 200 ribu ekor babi, yang secara ekonomi ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp 1,7 triliun. Ia menekankan, kejadian ini sangat memukul masyarakat NTT yang menjadikan ternak babi sebagai salah satu sumber utama pangan dan pendapatan. “Ini menyangkut hajat hidup rakyat. Babi bukan hanya komoditas…

Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyoroti tentang sejumlah isu krusial ketenagakerjaan pada Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan serikat pekerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Rapat tersebut membahas mulai dari tenaga kerja asing, outsourcing, hingga disparitas upah.  Dalam pertemuan yang dihadiri serikat pekerja dan berbagai pihak terkait, Obon menekankan pentingnya pembahasan mendalam mengenai penetapan upah sektoral. “Ketika kita coba bedah upah sektoral, itu gak gampang. Bagaimana parameternya? Apakah otomotif harus selalu sektor tertinggi, atau berdasarkan risiko kerja, permodalan, jumlah tenaga kerja, atau nilai tambah produk? Semua itu perlu kita sepakati bersama,” ujarnya. Ia juga menyoroti kelemahan…

Sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah menyatakan Israel melakukan genosida dan pelaparan di Gaza dinilai belum memberikan dampak nyata. Penetapan tersebut dianggap selalu kalah cepat dibandingkan tindakan Israel yang semakin brutal. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, yang menilai pernyataan PBB harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. “Penetapan-penetapan PBB tersebut seolah selalu kalah langkah dari Israel yang justeru semakin membabi buta melakukan genosida dan pelaparan,” ucap Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co pada Selasa (23/9/2025). Ia mengingatkan bahwa dunia internasional harus lebih berdaya dalam menghadapi arogansi Israel. Dukungan luas dari negara-negara dunia disebutnya tidak cukup…

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, menjadi sorotan. Momentum ini dinilai penting karena untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, Indonesia kembali diwakili langsung presidennya dalam forum bergengsi dunia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. “Kami berharap Presiden Prabowo menyuarakan hal ini saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB,” ungkap Sukamta di Jakarta, Selasa (23/9/2025). Menurutnya, dukungan internasional terhadap Palestina semakin menguat, terutama setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi menyatakan dukungan kemerdekaan…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas serta pemenuhan akses sanitasi dan air bersih, khususnya di daerah pesisir dan kawasan perkotaan kumuh. Nurhadi menyoroti rekomendasi Koalisi Prima, khususnya terkait alokasi anggaran peningkatan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, hal ini sejalan dengan prioritas nasional keempat dalam RPJMN 2025–2029. “Kalau kita menengok aturan, sebenarnya sudah ada payung hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam pasal 63 dan 65, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan serta tenaga kesehatan yang kompeten bagi penyandang disabilitas,” ujar…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas layanan Badan Karantina Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Ia mengungkapkan, sistem layanan karantina saat ini telah berjalan cukup baik, bahkan bisa dipantau secara real time melalui dashboard yang terhubung di seluruh Indonesia. Namun demikian, ia menilai fasilitas di lapangan masih terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun kapasitas bangunan. “Kami melihat layanan karantina sudah berjalan dengan baik, bahkan melebihi kapasitas. Tapi kondisi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Posturnya perlu dinaikkan, baik dari sisi bangunan, peralatan, maupun layanan. Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong…

Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar mengkritisi minimnya kontribusi sektor migas terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Ajbar mengungkapkan bahwa sumbangan migas terhadap struktur pendapatan negara hanya sekitar 6 persen, sementara daya rusaknya terhadap kawasan hutan dan lingkungan cukup besar. “Dengan postur APBN 2026 yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, pemerintah perlu lebih serius menangani persoalan lingkungan. Ajbar menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucap Ajbar di Palu,…

Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya revisi pasal-pasal terkait penangkapan dan penahanan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Menurut Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, kelemahan dalam perumusan aturan yang ada selama ini telah membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan Sudirta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (22/9/2025). Ia menekankan bahwa pasal-pasal yang terlalu longgar bukan hanya menyulitkan aparat penegak hukum, tetapi juga sering berujung pada praktik penangkapan dan penahanan yang dinilai…

Komisi I DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama dengan Persada ID dan JRKI. Rapat digelar untuk menjaring masukan dari stakeholder tersebut terkait dengan RUU Penyiaran. “Komisi I memberikan kesempatan bagi setiap stakeholder untuk menyampaikan masukan atas rekomendasi mereka terkait pembahasan RUU Penyiaran,” demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat RDPU dengan Persada ID dan JRKI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR, Senin (22/9/2025). Ia menyebut, sejauh ini RUU Penyiaran yang mulai bergulir sejak tahun 2012 telah mengalami…