Penulis: Redaksi

Komisi VI DPR RI sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibawa ke dalam pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna yang akan datang. Usai beleid ini disahkan, status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berubah menjadi Badan Pengaturan (BP). Kendati demikian, Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim memberikan sejumlah catatan agar Pemerintah memperhatikan arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan tata kelola BUMN harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. “Perumusan kebijakan, pengaturan, dan pengelolaan BUMN harus didasarkan pada…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) agar sesuai dengan tujuan awalnya. “Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan,  harus menjadi bahan perhatian dan  evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangannya yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2051 kasus. Menurut Netty, kasus keracunan MBG tidak bisa…

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran bersama berbagai pemangku kepentingan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025), Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku penyiaran terhadap ketentuan perizinan. Menurutnya, baik media konvensional maupun platform digital harus memiliki izin resmi sebagai syarat utama untuk beroperasi.  “Jadi semua platform-platform ini yang konvensional harus ada izin, yang digital pun juga harus ada izin. Kalau nggak ada izin ya tidak boleh beroperasi, kan hakikatnya seperti itu,” tegas Abraham. Ia menekankan bahwa keberadaan izin bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sekaligus jaminan agar konten yang disiarkan sesuai…

Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah krusial dalam tata kelola cagar budaya nasional, mulai dari kurangnya nilai pendidikan hingga tumpang tindih kewenangan. Hal ini didiskusikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Cagar Budaya di ruang rapat Komisi X DPR RI, baru-baru ini. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya wajib dilengkapi dengan data dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan (carrying capacity). “Tanpa adanya dokumen tersebut atau kajian teknokratis yang lebih rinci seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau konsep Ecoregion, maka cagar budaya akan hancur,”kata pria yang akrab disapa Fikri ini dalam keterangannya…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang akan menutup tujuh sekolah dasar (SD) akibat jumlah murid dan guru yang minim. Menurutnya, rencana ini merupakan masalah serius yang mengancam pemenuhan hak pendidikan anak di daerah pedalaman. “Data lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Di SDN Paya Baro, anak-anak menangis cemas menghadapi kemungkinan menempuh jarak lima kilometer ke sekolah terdekat,” kata Lalu Hadrian Irfani dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (29/9/2025). “Di SDN Cot Buloh, ruang kelas tak layak dan murid kelas I terpaksa belajar di gudang karena keterbatasan fasilitas,” sambung Politisi Fraksi…

98 Resolution Network mendampingi kegiatan bakti sosial “warga peduli warga” dengan pembagian paket sembako oleh perusahaan BUMN, Pertamina Gas Negara. PGN membagikan 1.000 paket sembako di daerah Krukut wilayah Jakarta Barat dan Bekasi. “Di Krukut dan Bekasi ini kegiatan yang ketiga. Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online,” kata Eli Salomo Koordinator Kegiatan warga peduli warga ini dikutip pada Minggu, 28 September 2025. Lebih lanjut Eli Salomo menyatakan bahwa kegiatan “warga peduli warga” ini terus mendapatkan dukungan luas. “Mulai banyak pihak yang antusias terhadap kegiatan #warga peduli warga, baik di…

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menekankan pentingnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih berpihak pada masyarakat luas, bukan semata pada aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatra Barat “KUHAP kita ini memang dari tahun 1981. Kalau dibilang usang ya tidak, karena masih kita pakai. Tetapi kondisi waktu itu berbeda dengan hari ini. KUHAP yang ada lebih berpihak ke APH dibanding berpihak ke masyarakat,” ujar Hasbiallah kepada koranmerdeka.co, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan, revisi KUHAP harus mengutamakan kemanfaatan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban salah tangkap atau error in…

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas mengapresiasi konsep pidana penjara sebagai jalan terakhir yang tercantum dalam rancangan KUHAP. Dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Jumat (26/9/2025), ia menekankan pentingnya pembaruan KUHAP sekaligus menyoroti perdebatan seputar dominus litis. “Pencegahan ini harus lebih dioptimalkan. Karena kita ini lebih senang menangkap orang masuk penjara. Padahal penjara itu membebani negara. Penjara itu mestinya opsi terakhir,” tegasnya. Meski begitu, ia menolak wacana bahwa setiap penangkapan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan. Menurutnya, kondisi infrastruktur peradilan di Indonesia belum mendukung. “Kalau polisi mau menangkap narkoba harus izin pengadilan dulu,…

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan alam yang berpihak pada masyarakat serta pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Padang, Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Benny mengingatkan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 menegaskan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya, menurut dia, selama ini hasil kekayaan alam justru lebih banyak dinikmati kelompok tertentu. “Selama ini kekayaan alam dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Padahal ini adalah anugerah Tuhan kepada tanah air kita. Kita harapkan seluruh kekayaan alam ini sebesar-besarnya bisa…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti kondisi Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat, yang dinilai sangat memprihatinkan. Menurutnya, fasilitas embarkasi tersebut kurang terawat, tidak lengkap, dan jauh dari standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada calon jemaah haji. “Kalau saya bandingkan dengan beberapa asrama haji yang sudah saya kunjungi, kondisi di Indramayu ini yang paling memprihatinkan. Banyak fasilitas tidak terawat dan tidak sempurna. Ini harus segera diperbaiki,” tegas Singgih kepada koranmerdeka.co usai memimpin peninjauan Komisi VIII ke Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025). Politisi Fraksi Golkar ini menekankan pentingnya langkah evaluasi menyeluruh, terutama jelang persiapan penyelenggaraan haji 2026. Ia menyebut,…