Penulis: Redaksi

TNI dipandang bisa diperbantukan untuk ikut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto ini sedang hangat menjadi perbincangan karena berbagai hal. Mulai dari siswa penerima manfaat yang keracunan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dibayar, hingga masalah kehalalan bahan bakunya. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengatakan bahwa TNI telah diperintahkan negara untuk memastikan program MBG sukses. Berbagai masalah yang ada saat ini pun bisa tereliminasi lewat sinergi berbagai stakeholders. “Saya rasa TNI juga ikut diperbantukan dalam rangka suksesi BGN dalam program MBG. Tentu ini sangat baik sekali. Kolaborasi ini…

Pengawasan terhadap penegakan hukum dan kinerja aparat di daerah. Perlu ada hak dalam perlindungan hukum dan jaminan keselamatan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang kerap menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugas. “Anggota DPR memiliki hak imunitas dalam Undang-Undang MD3, tapi Polri tidak. Padahal yang paling riskan berbenturan dengan penjahat adalah Polri. Ada anggota yang dibacok, meninggal, atau cacat seumur hidup. Sudah saatnya kita pikirkan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina, kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Reses di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (6/10/2025). Mengenai hak imunitas atau jaminan hukum bagi…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bagi Kejaksaan guna memperkuat fungsi penegakan hukum di daerah. Dengan adanya penguatan anggaran lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, dapat terpenuhi sesuai kebutuhan operasional di lapangan. “Kami di Komisi III terus mendorong agar anggaran kejaksaan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, baik untuk pencegahan, penindakan, maupun operasional. Kalau mereka kekurangan anggaran, tentu penegakan hukum tidak bisa maksimal,” ujar Martin usai Kunjungan Kerja Reses di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, (06/10/2025). Ia menjelaskan, dukungan anggaran ini menjadi penting agar aparat kejaksaan dapat bekerja optimal dalam menangani berbagai kasus hukum…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya.  Komisi III DPR RI secara aktif melakukan serap aspirasi dari berbagai pihak, baik lembaga penegak hukum maupun kalangan akademisi dan masyarakat sipil, untuk menyempurnakan RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas sebagai pembaruan dari KUHAP tahun 1981. “Kami di Komisi III berkeliling ke berbagai daerah dan pihak untuk menerima masukan tentang RUU KUHAP. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa setiap pasal dan rumusan dalam RUU ini benar-benar mewakili kepentingan semua pihak,” ujar…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Aceh, pada Selasa (07/10). Menurut Putih Sari, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau bahan pangan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif sekolah dan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi serta konsumsi makanan bergizi berjalan optimal di setiap wilayah. “Program makan bergizi gratis ini masih baru, dan pelibatan pemerintah daerah juga baru dimulai. Karena itu, koordinasinya…

Komisi I DPR RI berkomitmen mengawal Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI sesuai dengan amanat dari Undang Undang (UU) terbaru tentang TNI yang termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2025. Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menjelaskan, OMSP sudah melekat pada TNI sejak UU TNI belum direvisi. Bedanya, pada UU yang baru TNI ketambahan 2 tugas baru, yakni membantu menangani ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan kepentingan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. “OMSP sudah ada dari UU TNI yang lama hanya ditambahkan beberapa hal itu untuk memperjelas posisi supaya tidak ada lagi tumpang tindih…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini. Menurutnya, olah raga merupakan ajang promosi dan diplomasi. Karena itu, ia menegaskan pelaku genosida yang sangat barbar seperti Israel apalagi terhadap rakyat yang sedang dijajahnya di Gaza, tdk perlu diberi panggung untk promosi negaranya. Oleh karenanya, Sukamta menegaskan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan, “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang…

Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Aceh, Senin (6/10/2025) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran terhadap mitra kerja di daerah. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro, ini diikuti oleh sejumlah anggota dari berbagai fraksi. Selama berada di Banda Aceh, Tim Kunker Komisi III menggelar serangkaian pertemuan dengan mitra kerja strategis, yakni Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, serta berdialog dengan kalangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Dalam pertemuan dengan Kapolda Aceh, Irjen. Pol. Marzuki Ali Basyah, Komisi III membahas…

Palangkaraya – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan dukungan penuh terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah. Menurutnya, program ini akan semakin kuat secara hukum dan implementatif setelah Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang khusus mengatur pelaksanaannya. “Komisi IX menyambut baik program MBG karena sebentar lagi Presiden akan mengeluarkan Perpres terkait Makanan Bergizi Gratis,” ujar Yahya dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10/2025). Ia menjelaskan, keberadaan regulasi dengan landasan hukum yang jelas akan memberikan dorongan besar bagi percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh daerah. Selain memperkuat aspek pelaksanaan,…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor, mendorong adanya penguatan sektor industri halal di Kalimantan Selatan sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. Hal ini disampaikan Sudian Noor saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Minggu (6/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sudian Noor menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk kawasan institusi halal di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Kalimantan Kelantan. Menurutnya, potensi ekonomi halal di daerah ini sangat besar, namun belum seluruhnya tergarap secara optimal. “Kita ingin menampakkan arah yang jelas terhadap pengembangan industri halal. Karena…