Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait distribusi dan akses BBM bagi nelayan, menyusul terhentinya aktivitas melaut di sejumlah daerah akibat lonjakan harga energi. Menurut Daniel, Komisi IV DPR RI menilai perlu adanya kejelasan mengenai skema distribusi BBM di lapangan, termasuk potensi penyimpangan harga dari ketentuan yang berlaku. “Bagaimana skema distribusi BBM untuk nelayan berjalan di lapangan, termasuk apakah terjadi penyimpangan harga dari ketentuan yang seharusnya,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan BBM bersubsidi atau BBM khusus nelayan, serta mekanisme pengawasan yang efektif…

Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, memastikan ketersediaan stok beras di Provinsi Aceh berada dalam kondisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan usai kunjungan kerja masa sidang IV Tahun 2025–2026 ke Gudang Perum Bulog di Desa Ulee Blang Mane, Kota Lhokseumawe, Minggu (3/5/2026). Berdasarkan data Bulog se-Aceh, cadangan beras saat ini mencapai 117.967 ton. Sementara itu, realisasi pengadaan dalam negeri sejak awal tahun telah mencapai 84.635 ton atau 63,02 persen dari target yang ditetapkan. Menurut TA Khalid, capaian tersebut menunjukkan ketahanan pangan Aceh berada dalam kondisi baik dan relatif terkendali. Meski demikian, ia menilai penguatan…

Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani menegaskan komitmennya mengawal dukungan sektor pertanian, khususnya terkait irigasi, stabilitas harga gabah, dan distribusi pupuk subsidi bagi petani. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Pesta Panen Padi Sawah di Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (4/5/2026). “Kami di Komisi IV berkomitmen memastikan petani mendapatkan hak-haknya. Dukungan akan kami dorong, mulai dari bantuan alat mesin pertanian hingga ketersediaan pupuk,” ujar Jaelani dalam keterangan yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (8/5/2026) Dalam kesempatan itu, Jaelani menyerap langsung aspirasi petani yang menyoroti sejumlah persoalan utama di lapangan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi irigasi agar pasokan air tetap stabil sehingga frekuensi tanam…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Shadiq Pasadigoe, menilai sejatinya penerapan hukum adat di Sumatera Barat relatif tidak menghadapi banyak kendala dibandingkan daerah lain. Hal ini karena nilai-nilai adat telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. “Di Sumatera Barat, sejak nenek moyang, hukum adat sudah berlaku. Tantangannya tidak sebanyak daerah lain,” ujar Sadiq dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam terkait menghimpun masukan RUU Masyarakat (Hukum) Adat, Padang, Sumatera Barat, Rabu (6/5/2026). Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk memunculkan tantangan baru yang perlu diantisipasi. “Bumi ini tidak bertambah luas, tetapi manusia semakin banyak. Tentu…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Menurut Bob Hasan, masyarakat adat merupakan entitas yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara, dengan sistem nilai, karakter, dan batas-batas wilayah yang jelas. “Masyarakat adat ini tentang eksistensi masyarakat yang sejak dulu sudah hidup dengan peradabannya sendiri, dengan karakter dan batasannya. Itulah yang disebut masyarakat adat,” ujar Bob usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Akademisi dari Universitas Andalas, Padang, berbagai elemen Masyarakat adat lainnya di Padang, Sumbar, Rabu (6/5/2026). Ia menambahkan,…

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi, menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan tragis antara Bus ALS dan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menyebabkan belasan korban jiwa. “Ini adalah musibah yang sangat memprihatinkan. Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Abdul Hadi dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Menurutnya, peristiwa tersebut menambah daftar panjang kecelakaan moda transportasi yang belakangan terus berulang di berbagai daerah. Kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi…

Peran media massa, khususnya wartawan parlemen, kembali ditegaskan sebagai pilar penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja DPR RI. Melalui Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar di Serang, Banten, sinergi antara parlemen dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) diperkuat guna memastikan informasi publik tersampaikan secara cepat, profesional, dan berimbang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa wartawan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara DPR RI dan masyarakat luas. Karena itu, KWP dinilai memiliki peran krusial dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kinerja parlemen tersampaikan secara utuh dan objektif. “Peran…

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya percepatan program efisiensi di lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), khususnya pada sektor pembangkit listrik. Hal ini disampaikan usai pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PLN Group di Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Dalam keterangannya, BAKN menyoroti masih adanya potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga energi global. Oleh karena itu, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien, seperti gas, dinilai menjadi langkah strategis yang perlu segera dituntaskan. “Fokus BAKN pada kali ini adalah tentang masalah…

Anggota DPR RI sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak bertentangan dengan UUD 1945. DPR menegaskan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk Pesantren juga telah diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berfungsi membentuk peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran agama. Tak hanya itu itu, pesantren juga dikategorikan sebagai community-based education yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. “Ketentuan Pasal 55 UU Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai pendidikan berbasis masyarakat yang diartikan sebagai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan profesi masyarakat…

Gejolak energi dunia sudah berimbas kepada perikanan. Pengusaha perikanan tangkap skala besar dan menengah akhir April sudah merasakan harga solar non subsidi yang merangkak naik tinggi. Nelayan kecil juga terdampak ketersediaan solar yang belum mudah di dapatkan. “Saya sudah cek ke nelayan di Trenggalek dan berdialog langsung dengan mereka. Solar subsidi masih aman dan harganya tidak naik, namun saat ini belum semua melaut karena cuaca sedang terang bulan dan ombak besar,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Dalam catatan di APBN solar subsidi untuk nelayan di bawah 30 GT mengalami sedikit…