Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) serta perkara pidana lainnya secara cepat dan tuntas. “Saya mengapresiasi kinerja kedua mitra kami, Polda Jatim dan Kejati Jatim, yang mampu menyelesaikan perkara dengan cepat dan bekerja secara baik. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum yang profesional dan transparan,” ujarnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik dengan Kapolda Jatim Komjen Pol Imam Sugianto beserta jajaran dan Kepala Kejati Jatim Mia Amiati di Gedung Mahameru, Polda Jatim, Jumat (21/2/2025). Politisi Partai…

Isu yang tak pernah hilang jelang Ramadan dan Idulfiri adalah inflasi dan stabilisasi harga. Harapannya, selalu stabil dan tak ada yang mengguncang perekonomian nasional maupun daerah. Hal ini mengemuka saat Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan jajaran Bank Indoesia di Medan, Sumatera Utara, Kamis (20/2/2025). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri yang memimpin pertemuan mengatakan, dua isu ini sangat strategis dibicarakan jelang Ramadan dan Idulfitri. Biasanya harga-harga bahan pokok melejit naik mengiringi kedatangan dua momen besar bagj umat Islam itu. “Upaya stabilisasi harga khususnya pangan dan pengendalian inflasi merupakan isu yang sangat strategis mengingat sebentar lagi kita…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menekankan peran strategis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M. Hal itu disampaikannya dalam Konsinyering Komisi XI DPR RI dengan BRI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). “Setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kita selalu dihadapkan pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Dalam situasi ini, BRI sebagai bank dengan jaringan terbesar memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui program pembiayaan serta distribusi uang tunai,” ujar Fauzi…

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie menyoroti sejumlah permasalahan dalam pengelolaan proyek infrastruktur nasional, terutama terkait keterlambatan pengerjaan dan rendahnya serapan anggaran. Ia pun mengungkapkan bahwa sekitar 65 persen anggaran dalam laporan tahunan tidak mencapai realisasi 80 persen, sebuah kondisi yang dinilai menghambat percepatan pembangunan. “Kami datang bukan sekadar melakukan kunjungan kerja, tetapi benar-benar ingin memastikan pengawasan ini berjalan efektif. Tidak boleh lagi ada proyek yang tersendat tanpa alasan yang jelas,” tegas Syauqie kepada koranmerdeka.co saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2/2025). Selama pertemuan…

Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Karet Lambaro di Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), telah selesai dibangun. Pembangunan ini merupakan bentuk dan upaya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Bendungan Karet ini menjadi salah satu solusi untuk menjamin pendistribusian air bersih kepada masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. Pembangunan ini dikerjakan dalam jangka waktu dua tahun (2023-2024) dengan biaya mencapai Rp113,7 miliar,” ujarnya kepada koranmerdeka.co saat ditemui di Bendungan Karet Lambaro, di Aceh Besar, Provinsi NAD, Jumat (21/2/2025). Menurutnya, pembangunan ini dilakukan Pemerintah Pusat untuk menggantikan Bendungan Karet lama yang telah rusak. Ia menegaskan bahwa hal ini…

Keterlambatan pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya rampung pada Desember 2024 lalu, kini malah terancam mundur lebih lama. Pihak pelaksana menyalahkan cuaca sebagai penyebab utama, namun Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menilai alasan itu tidak cukup kuat. Ia menegaskan bahwa seharusnya perencanaan proyek sudah mempertimbangkan faktor cuaca. “Kita punya data BMKG yang bisa memprediksi pola cuaca jauh-jauh hari. Jika proyek sebesar ini masih terkendala cuaca, berarti ada masalah dalam perencanaan dan pengawasan,” ungkap Reni saat mengikuti agenda Kunjungan…

Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menyoroti ketepatan sasaran dalam program rumah subsidi serta implementasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan yang ia terima, salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa ada rumah subsidi yang tidak dihuni meski sudah dibangun lebih dari satu tahun. “Ini mengindikasikan kemungkinan rumah tersebut bukan rumah pertama pemiliknya. Padahal, tujuan utama rumah subsidi adalah untuk masyarakat yang belum memiliki rumah dan memiliki keterbatasan anggaran,” ujar Reni kepada koranmerdeka.co di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi V DPR RI di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya penyelesaian proyek Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Maka dari itu, ia menyoroti kendala keterlambatan dan memastikan DPR RI akan mengawal proyek ini hingga selesai. “Pembangunan infrastruktur seperti bendungan ini adalah bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional. Kami di DPR akan terus mengawasi agar proyek ini selesai sesuai target dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Ridwan Bae saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menyoroti fenomena koperasi yang menjadi wadah bagi oknum untuk melakukan Skema Ponzi. Menurutnya hal tersebut perlu dicermati sebagai hal yang perlu dipetimbangkan dalam merumuskan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian). Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. “Ini harus kita cermati bersama Pak Ketua, di dalam NA (Naskah Akademik) tolong juga itu dimasukkan agar supaya menjadi bahan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai permasalahan koperasi perlu dibenahi dari sisi tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM) terkait. Maka dari itu, Selly mendorong adanya perbaikan literasi dan edukasi bagi para anggota koperasi. “Jadi kalau saya sampaikan kepada Ibu/Bapak sekalian, pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah ini, terkadang (yang ada di) kabupaten, kota, betul mereka tidak bisa mengawasi itu dengan baik,” ungkapnya dalam RDP Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2025) Diketahui, Baleg DPR RI menggelar rapat pleno dengan menghadirkan Ketua BMT UGT Nusantara (Sidogiri), Ketua Kospin Jasa, Dr. Dewi Tenti…