Penulis: Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran Danantara digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). “Selamat atas peluncuran Danantara yang dilakukan Pemerintah. Semoga bisa menggerakkan perekonomian nasional,” kata Puan dalam rilisnya, Senin (24/2). Peluncuran Danantara ini ditandai dengan dikeluarkannya aturan baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Diketahui, BPI Danantara dibentuk pasca revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disepakati oleh DPR pada 4 Februari lalu. UU BUMN yang baru…

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, (24/2/2025). Kehadiran Danantara berpotensi membuat Indonesia menuju era transformasi pengelolaan investasi strategis. Menanggapi, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baginya, pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut bernilai penting selama dilaksanakan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando melalui rilis yang diterima oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (24/2). Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong…

Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mengharuskan mandatory spending sebesar 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. “Sebagai bagian dari anggaran ini, LPDP memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana pendidikan Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 ini…

Anggota Komisi V DPR RI Bakri menyoroti masalah utama yang hingga kini menghambat kelancaran proyek jalan Tol Trans Sumatera, yaitu pembebasan lahan, khususnya di ruas Palembang-Desa Betung Muaro Jambi. Hal ini ia sampaikan kepada koranmerdeka.co saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). “Setelah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya, kami menemukan bahwa kendala utama ada pada pembebasan lahan. Masalah ini cukup rumit, tetapi harus segera diselesaikan agar proyek tol ini bisa berjalan lancar,” ujar Bakri. Meskipun masalah pembebasan lahan menjadi penghambat utama, Legislator Dapil Jambi tersebut…

Anggota Komisi V DPR RI Ishak Mekki menyoroti permasalahan kemacetan parah di rute Palembang-Desa Betung, Muaro Jambi, yang seringkali mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Tim Komisi V DPR RI ke proyek tol Palembang-Jambi, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). Ia mengungkapkan bahwa pembangunan tol Trans Sumatera ini diharapkan dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah kemacetan, terutama menjelang musim mudik Lebaran. “Seperti yang kita ketahui, kemacetan di rute Jambi Betung-Palembang sangat luar biasa, terutama saat arus mudik. Salah satu harapan besar kami adalah agar tol ini bisa segera difungsikan, setidaknya untuk mempermudah perjalanan…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan serta kebijakan penempatan dokter spesialis. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (22/2/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem ini pun mengungkapkan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan di RS Urip Sumoharjo telah mencapai tingkat yang memadai, meskipun masih terdapat kendala terkait persetujuan alat kesehatan (Alkes) oleh BPJS Kesehatan. “Saya juga dari Komisi IX DPR RI, tentu sekaligus menanyakan kesiapan mereka (RS Urip Sumoharjo) terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, mereka 80-90 persen melayani pasien BPJS Kesehatan meskipun ada…

Peredaran narkoba di Riau menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Karena itu, ia mengapresiasi kinerja Kapolda Riau dan jajarannya dalam menangani kasus narkotika, termasuk baru-baru ini aksi dramatis kejar-kejaran yang berhasil menggagalkan penyelundupan barang haram tersebut. “Saya melihat sendiri video kejar-kejaran seperti film James Bond itu, dan saya memberikan respek yang tinggi kepada Kapolda Riau beserta seluruh jajarannya, terutama Ditresnarkoba,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan kepada koranmerdeka.co dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III ke Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/02/2025). Meski demikian, Hinca menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan.…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati), khususnya yang ada di Pekanbaru, Riau, terkait pengawasan terhadap aktivitas Pertamina. Menurutnya, selama tiga hingga empat tahun terakhir, Kejati tidak pernah menyentuh perusahaan energi milik negara tersebut, meskipun banyak permasalahan terjadi di dalamnya. “Mulai dari pengadaan kecil hingga proyek bernilai puluhan triliun rupiah, termasuk pengadaan rig dan geomembran yang menampung limbah, banyak laporan dari masyarakat yang kami terima. Namun, belum ada langkah konkret dari Kejati dalam mengusut dugaan penyimpangan ini,” ujar Hinca dalam Kunjungan spesifik Tim Komisi III dengan Kapolda Riau dan Kejati Riau, Pekanbaru, Riau, Sabtu, (22/02/2025). Hinca menegaskan…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penyelesaian berbagai kasus di Riau, termasuk korupsi, narkoba, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan Kapolda Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau yang memaparkan kondisi terkini terkait keamanan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. “Tadi sudah dipaparkan oleh Kapolda dan Kajati mengenai permasalahan di Riau, terutama terkait sumber daya alam, narkoba, dan TPPO. Jika ada penyimpangan-penyimpangan, aparat penegak hukum telah memprosesnya. Kami menghormati proses hukum dan akan terus mengawasi hingga tuntas,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati,…

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai fenomena persoalan pertambangan ilegal kerap terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi masalah kompleks karena melibatkan banyak pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun penegak hukum ikut berkontribusi bagaimana tambang tersebut berjalan atau tidak. Karena itu, ia menegaskan penanganan masalah tambang ilegal memerlukan koordinasi antara berbagai stakeholder. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan aturan di wilayahnya, sementara pemerintah pusat melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan regulasi. “Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, juga berperan penting dalam menindak aktivitas tambang…