Penulis: Redaksi

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi masukkan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) terkait pemenuhan formasi dan pengembangan karir dosen. Hal itu terkait implementasi PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Perguruan Tinggi. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan MRPTNI yang membahas berbagai isu strategis terkait pendidikan tinggi, termasuk upaya riviu peraturan perundang-undangan, kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR RI, Kamis (27/2/2025). “Masukan dari MRPTNI yang akan menjadi bahan rujukan dalam rapat dengan pemerintah ke depan,” katanya Dalam rapat yang…

Kementerian Kehutanan belum lama ini mengumumkan rencana alokasi 20,6 juta hektare hutan—setara 1,5 kali luas Pulau Jawa—untuk kebutuhan pangan dan energi. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu menilai kebijakan tersebut merupakan kekeliruan besar dan mencerminkan miskonsepsi terhadap fungsi hutan. “Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan kekeliruan besar dan mencerminkan adanya miskonsepsi terkait fungsi hutan. Jika dibiarkan, hal ini sama saja dengan melegalkan deforestasi. Tidak ada cara lain untuk menangani hutan lindung yang berstatus kritis selain mengembalikannya menjadi hutan,” ujarnya dalam rapat Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menegaskan pentingnya kepatuhan para pengusaha terhadap aturan pemerintah di sektor transportasi, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hal ini disampaikannya usai meninjau dan membahas insiden kecelakaan lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2 yang disebabkan oleh kendaraan bermuatan besar yang melanggar ketentuan. “Setelah mendapatkan berbagai masukan dan melakukan pembahasan, kami melihat bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh truk bermuatan besar. Masalah utama yang sering terjadi adalah kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL),” ujar Robert saat diwawancarai koranmerdeka.co di GT Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025).…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah yang akan dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Memang kita tidak bisa pungkiri, Pilkada serentak kali ini merupakan yang kedua kalinya dan diikuti oleh banyak pasangan calon. Energi penyelenggara pemilu terserap secara bersamaan, sementara pengalaman mereka dalam menangani situasi ini masih terbatas. Akibatnya, berbagai permasalahan muncul,” ujar Azis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR RI, Kamis (27/2/2025). Menurut Azis, mitigasi risiko dalam pelaksanaan Pilkada Serentak belum…

Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pasar Renteng, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau harga bahan pokok sekaligus mengecek keamanan pangan yang ada di pasar yang dibangun sejak tahun 2021 itu. Dalam kesempatan itu, Nurhadi turut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di NTB dalam menjaga keamanan pangan selama bulan Ramadan. “Komisi IX juga mendorong sinergi lebih lanjut antara pemerintah daerah, BPOM, dan instansi terkait guna memperkuat upaya pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan yang aman dan sehat,” jelas Nurhadi usai kunjungan kerja…

Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, menyoroti sejumlah persoalan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mempertanyakan ketidakcermatan KPU dalam memverifikasi syarat calon kepala daerah, yang berujung pada putusan MK untuk menggelar PSU di 24 daerah. “Berdasarkan putusan MK, ada 24 daerah yang harus menjalani PSU karena berbagai pelanggaran hukum dan administrasi. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa banyak persyaratan standar bisa lolos dari pengamatan KPU daerah? Seberapa kompeten sebenarnya penyelenggara di daerah? Dan apakah pemerintah daerah siap dengan pendanaannya untuk PSU?” ujar Edi Oloan Pasaribu dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co usai rapat kerja (raker) Komisi II DPR RI…

Anggota Komisi XIII DPR RI Al Muzzammil Yusuf memberikan tanggapan positif terhadap program penghargaan bagi para pengacara yang diinisiasi oleh Hukum Online. Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya penghargaan tersebut berbasis pada aspirasi masyarakat dan tidak hanya terpusat di Jakarta. “Kita tidak menolak, ini bagus. Tapi kita sarankan agar award ini benar-benar dari bawah ke atas (bottom-up). Carilah pengacara yang selama ini membela rakyat, tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah,” ujarnya kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (28/02/2025). Menurutnya, proses seleksi penerima penghargaan harus melibatkan masyarakat melalui media sosial dengan menjaring pendapat publik dari 38 provinsi.…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memenuhi undangan menghadiri kegiatan upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih di retret kepala daerah (Kada). Diketahui, Parade senja dan penurunan bendera Merah Putih digelar di lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/2/2025), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Parade senja juga dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Parade senja ini merupakan bagian dari rangkaian retret kepala daerah. Parade senja diikuti kepala daerah serta wakil kepala daerah yang hadir. Sejauh ini tercatat ada 494 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah yang…

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin, mengungkapkan beberapa poin penting terkait laporan kinerja LPEI untuk tahun 2024. Salah satunya adalah dorongan untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam sektor ekspor, serta pengembangan desa devisa untuk komoditas Kakao dan Kelapa. “Saya senang Bapak memasukkan data tentang eksportir perempuan dalam paparan Anda. Ini menunjukkan bahwa meskipun 64% pemilik UMKM adalah perempuan, mereka mampu berperan aktif dalam meningkatkan pasar ekspor kita,” ujar Putri dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2025). Lebih lanjut, Putri…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijaya, mengingatkan agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) tidak mengurangi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Sebab, hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada kenaikan biaya kuliah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di kampus. “Anggarannya dipotong di tengah keputusan efisiensi anggaran. Namun, tadi disampaikan oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia bahwa anggaran tersebut diblokir sehingga tidak bisa digunakan. Jika seperti ini, bagaimana kepastiannya agar anggaran BOPTN dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar?” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Rektor Indonesia di Gedung DPR…