Penulis: Redaksi

DPR RI menggelar rapat koordinasi pemulihan pascabencana yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad  di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025). Sufmi menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk mempertajam fokus terkait pemulihan pascabencana di Indonesia dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, BUMN, hingga Pemda terdampak bencana. Selain Sufmi Dasco, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. “Dalam pemulihan pascabencana kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi, untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” kata Dasco dalam konferensi pers di agenda tersebut. Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, seluruh pihak mesti bersinergi…

Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah pusat segera menangani tujuh jembatan kritis di jalur lintas tengah Aceh yang kondisinya dinilai tidak lagi memadai pascabencana banjir dan longsor. Menurutnya, keterlambatan penanganan berpotensi memutus jalur nasional dan mengisolasi wilayah tengah Aceh. “Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat luas, mulai dari terisolasinya masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Ruslan dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (29/12/2025). Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menegaskan, pembangunan ulang jembatan harus dilakukan dengan perencanaan matang dan skema yang tepat. Salah satu opsi yang…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq memastikan akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan haji 2026, menyusul keputusan pemerintah yang hanya menunjuk dua syarikah sebagai penyedia layanan jemaah haji Indonesia. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini justru membuat pengawasan menjadi lebih terfokus dan terukur sehingga potensi persoalan seperti yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2025 tidak terulang kembali. “Kementerian Haji dan Umrah sudah menentukan bahwa dua syarikah akan melayani jemaah haji Indonesia di 2026 ini. Tentu DPR RI melakukan pengawasan langsung untuk memastikan bahwa dua syarikah ini betul-betul amanah, memberikan pelayanan terbaik, dan tidak mengulang kesalahan yang terjadi di tahun…

Gemerlap lampu Natal, ramainya pusat perbelanjaan, serta padatnya destinasi wisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menghadirkan wajah meriah di banyak kota. Namun di balik euforia tersebut, ironi justru dirasakan masyarakat kecil. Harga bahan pokok melonjak, membuat momen bahagia akhir tahun berubah menjadi tekanan berat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai kenaikan harga pangan yang terjadi jelang dan selama Nataru 2025 tidak sepenuhnya dapat dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang memang merupakan fenomena tahunan yang wajar, tetapi ketika harga naik secara tajam dan tidak…

Anggota DPR RI M Shadiq Pasadigoe, mengimbau seluruh masyarakat agar menyambut pergantian Tahun Baru 2026 dengan penuh empati, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Shadiq mengajak masyarakat tidak melakukan konvoi, pesta pora, maupun perayaan yang berlebihan, mengingat masih banyak saudara-saudara di berbagai daerah yang tengah tertimpa musibah dan membutuhkan perhatian serta solidaritas bersama. “Menyambut tahun baru hendaknya kita lakukan dengan empati. Kebahagiaan tidak boleh membuat kita abai terhadap duka saudara-saudara kita. Lebih baik kita lanjutkan rasa syukur dan bahagia itu dengan kepedulian serta kebersamaan,” ujar Shadiq dalam keterangannya yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (29/12/2025).  Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya peran serta…

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, hilirisasi merupakan strategi kunci yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tidak boleh dipahami semata sebagai proyek industri, melainkan sebagai agenda besar pembangunan yang menyentuh sektor riil dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, hilirisasi memberikan ruang besar bagi peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Dengan pengolahan lanjutan di dalam negeri, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah yang selama ini membuat posisi tawar ekonomi nasional lemah. “Hilirisasi adalah jawaban atas ketergantungan…

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, pada 2 Januari 2026 merupakan momentum bersejarah dalam perjalanan hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan hukum pidana warisan kolonial, bangsa ini akhirnya memiliki KUHP dan KUHAP yang disusun berdasarkan nilai Pancasila, konstitusi, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun demikian, Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menilai, perubahan besar ini tidak boleh dipahami sebatas pergantian norma hukum. Tantangan terbesarnya justru terletak pada kesiapan aparat penegak hukum (APH) Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan KUHP…

Malam Natal tahun ini terasa lebih hening di rumah kontrakan sempit di pinggiran Kalimalang, Cipinang, Jakarta Timur. Di atas meja makan, lilin kecil menyala menggantikan pohon Natal yang tak sempat dibeli. Maria (38) menata piring dengan rapi, sementara dua anaknya duduk berhadapan, menunggu ayah mereka yang hanya bisa hadir lewat layar ponsel. Suaminya, Anton, bekerja sebagai buruh bangunan di Surabaya. Biasanya, Natal dan Tahun Baru menjadi satu-satunya momen pulang kampung. Namun Nataru 2025 berbeda. Harga tiket pesawat melonjak bekali lipat, tiket kereta penuh sejak jauh hari, sementara cuti kerja Anton tak bisa diperpanjang. “Kami sempat hitung-hitungan,” ujar Maria pelan. “Kalau…

Guru honorer patut menyambut gembira rencana kenaikan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026. Dengan tambahan tersebut, total insentif yang diterima guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan, setelah sebelumnya memperoleh Rp300 ribu per bulan pada tahun lalu. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari besaran nominal per individu. “Kalau dilihat nilai Rp100 ribunya tentu tidak begitu bersemangat. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah guru honorer, jumlah ini…

Komisi X DPR RI menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025, yang diajukan oleh Serikat Pekerja Kampus dan sejumlah dosen. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan hak untuk mengajukan uji materi undang-undang merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk bagi dosen dan serikat pekerja kampus.  “Komisi X DPR RI tidak berada dalam posisi untuk mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menunggu putusan MK sebagai rujukan hukum dalam menentukan langkah lanjutan, baik…