Penulis: Redaksi

Tiga Korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) asal Aceh yang dipulangkan dari Laos, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (1/3/2025). Kedatangan para korban disambut oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos dan dibantu proses di keimigrasian oleh Protokol Kesekjenan DPD RI. “Alhamdulillah, ketiga warga Aceh yang menjadi korban TPPO di Laos telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta”, ujar Haji Uma. Ketiga korban TPPO asal Aceh, yakni MA (24 tahun) asal Aceh Utara, YU (27 tahun) dan FR (26 tahun) asal Lhokseumawe. Mereka menempuh perjalanan panjang hingga bisa tiba di tanah…

Read More

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani kembali memenuhi undangan menghadiri retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Retret ditutup dengan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah. Mengenakan baju berwarna putih, Puan memastikan datang karena diundang untuk hadir dalam penutupan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jumat (28/2/2025). “Ya datang (karena) diundang,” kata Puan saat tiba di lokasi. Pengarahan dari Presiden Prabowo untuk kepala daerah digelar tertutup. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti aksi Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawa yang memamerkan (flexing) gaya hidup mewah. Dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan teguran keras kepada sang ayah. Aksi flexing anak Kapolda Kalsel itu viral di media sosial. Sorotan netizen itu bermula ketika foto-foto perayaan ulang tahun Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawa diunggah di akun media sosial milik Ghazyendha. Perayaan ulang tahun yang cukup mewah itu langsung mendapat kritik, sindiran, dan hujatan dari netizen. Tidak hanya itu, gaya hidup mewah Ghazyendha juga akhirnya mendapat sorotan. Anak Kapolda Kalsel…

Read More

Ribuan karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berhenti beroperasi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung. Perusahaan seringkali menghindari tanggung jawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 12.000 karyawan PT Sritex,” ujar Nihayatul Wafiroh dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (2/3/2025). Untuk diketahui PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025) dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan permasalahan tanah di Indonesia telah menjadi isu sistemik yang merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Menurutnya, banyak masyarakat terpaksa menggadaikan tanah kepada lembaga pembiayaan karena tekanan ekonomi, dan kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentuk jaringan mafia tanah. Mafia tanah melibatkan oknum dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, kurator, hingga balai lelang. Jika tidak segera ditangani, tegasnya, praktik ini akan semakin merugikan masyarakat dan merusak tatanan hukum pertanahan di Indonesia. “Pemberantasan mafia tanah memerlukan upaya komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti urgensi pengawasan terhadap kawasan hutan yang telah dicabut izinnya. Hal iyi guna mencegah maraknya praktik illegal logging dan perambahan hutan yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan beberapa waktu lalu, ia menegaskan bahwa pencabutan izin 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup 526.144 hektar harus diikuti dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi lahan yang rentan terhadap eksploitasi ilegal. “Pemerintah tidak boleh sekadar mencabut izin tanpa langkah tegas untuk mengamankan kawasan tersebut. Deforestasi ilegal terjadi karena lemahnya pengawasan, sehingga harus ada mekanisme kontrol yang lebih ketat,”ujar Saadiah dalam keterangan tertulis yang…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menanggapi penutupan PT Sritex dan PHK terhadap puluhan ribu pegawainya. Ia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang terjadi pada industri tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu. “Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas penutupan PT Sritex dan dampaknya bagi lebih dari 10.665 karyawan yang kehilangan pekerjaan. Kami memahami bahwa ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan ribuan keluarga yang bergantung pada keberlangsungan industri ini,” ungkapnya dalam keterangan yang dikutip koranmerdeka.co di Jakarta, Minggu (2/3/2025). Keputusan pailit ini, imbuhnya, tentu menjadi pukulan berat, tidak hanya bagi pekerja tetapi…

Read More

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti kenaikan harga pangan yang kembali terjadi menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Menurutnya, fenomena ini sudah menjadi pola berulang setiap tahun dan seharusnya dapat dikendalikan dengan kebijakan yang lebih tepat dan terkoordinasi. “Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran memang selalu terjadi, tapi bukan berarti ini sesuatu yang wajar atau tidak bisa diatasi. Pemerintah harus mengambil langkah yang lebih efektif untuk menstabilkan harga agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (1/3/2025). Sebagai Wakil Rakyat di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, pangan, dan maritim,…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menyoroti manfaat konkret dari perdagangan karbon bagi daerah, serta mekanisme distribusi manfaat bagi daerah penyumbang penurunan emisi karbon di Indonesia. “Jika perdagangan karbon ini diterima di pusat, apakah kabupaten penghasil karbon seperti di Jambi juga mendapatkan manfaatnya? Bagaimana mekanisme perhitungannya agar mereka mendapatkan hak yang seharusnya?” tanya Cek Endra dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (1/3/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti metode penghitungan karbon di setiap wilayah kabupaten. Ia menilai bahwa banyak daerah belum memahami bagaimana KLHK menentukan volume karbon yang dihasilkan dan layak mendapatkan insentif dari perdagangan karbon. “Apakah…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo melakukan perbandingan antara nilai target efesiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini dengan nilai fantastis kerugian negara akibat kasus korupsi yang baru terungkap belakangan ini. “Sangat miris, saat pemerintah bekerja keras mewujudkan target efisiensi anggaran yang ‘hanya’ Rp306 triliun, pengungkapan beberapa kasus korupsi yang baru justru memperlihatkan nilai kerugian negara yang luar biasa besarnya dan sulit diterima akal sehat,” kata pria yang kerap disapa Bamsoet, dalam keterangan yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Bamsoet juga menyinggung sejumlah kasus korupsi yang baru terkuak belakangan ini. Di antaranya kasus dari anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang…

Read More