Penulis: Redaksi

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Senin (10/3/2025. Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian kinerja OJK sepanjang tahun 2024, program kerja OJK tahun 2025, serta isu-isu aktual di sektor keuangan, termasuk pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam sambutannya, Ketua Komite IV DPD RI menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap sektor keuangan guna meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. “Komite IV DPD RI terus berkomitmen mengawal kinerja OJK dalam memastikan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Berbagai tantangan seperti…

Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stake holder untuk melakukan transformasi sosial. “Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat RDP dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/25). Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi ditengah masyarakat salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat antusias dengan rencana Pemerintah membentuk koperasi Merah Putih di setiap desa. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan pihaknya sudah lama memberikan perhatian dan masukan agar pemerintah memperbanyak koperasi produksi di desa. Kami optimistis Koperasi produksi dan BUMDes merupakan lokomotif perekonomian desa dan daerah. “Desa dan koperasi merupakan dua hal yang identik dengan nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan, harapannya adalah agar desa dan daerah semakin produktif dan mandiri. Sebagai bangsa, kita patut mengapresiasi pembentukan Koperasi Merah Putih oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (10/03). Lebih…

Banjir yang melanda di Desa Karangligar, Telukjambe Barat, Karawang, kembali menjadi perhatian serius berbagai pihak. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, harus bahu-membahu dalam menangani dampak banjir serta mencari solusi jangka panjang agar kejadian ini tidak terus berulang. “Banjir di Karangligar ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah terjadi belasan, bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan penanganan darurat, tetapi juga harus ada solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus menjadi korban setiap musim hujan,” ujar Saan Mustopa kepada koranmerdeka.co di Karangligar, Karawang, Jawa Barat, Minggu (9/3/2025). Menurutnya, saat ini…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian dapat memahami kondisi PT Krakatau Steel saat ini yang penuh tantangan secara finansial. Meskipun demikian, ia mendorong agar operasional dari BUMN pelat merat tersebut dapat terus didukung dengan kebijakan yang optimal agar industri baja nasional bisa bangkit kembali dan menjadi kebanggaan tanah air. “Industri baja ini (Krakatau Steel) telah melakukan restrukturisasi dua kali dan harus didukung dengan kebijakan yang optimal untuk melindungi industri baja nasional. Karena industri ini merupakan muruah bangsa Indonesia,” katanya saat diwawancarai koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VI DPR RI, ke Cilegon, Banten, Jumat (7/3/2025). Ia menekankan industri raksasa yang…

Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica meminta pemerintah menindak tegas produsen Minyakita yang terbukti curang karena menjual produk yang tidak sesuai takaran. “Kasus ini menunjukkan adanya potensi kecurangan yang merugikan masyarakat. Kami meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang terbukti melanggar ketentuan,” ujar Cindy Monica dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co di Jakarta, Minggu (9/3/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, Minyakita dicanangkan sebagai solusi dari problematika minyak goreng agar dapat dijangkau masyarakat. Namun, ketidaksesuaian takaran yang diperjualbelikan kepada masyarakat dapat membuat kepercayaan menurun terhadap program tersebut. Maka, tegasnya, perlu audit menyeluruh agar para produsen…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, memastikan bahwa takaran Minyakita, khususnya yang ada di Pasar Tradisional Gorang – Gareng Kawedanan, Magetan, sudah sesuai ketentuan, yaitu 1 liter. “Saya lakukan pengecekan harga sembako sudah dua hari ini di Magetan terhadap beberapa harga bahan pokok strategis kebutuhan rakyat, mulai beras, gula, minyak kita, bawang putih, bawang merah, telur dan juga tepung terigu” papar Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (9/3/2025). Melihat suasana pasar tradisional tersebut, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII ini mendapatkan kondisi ketersedian stok relatif masih cukup dan juga harga juga masih aman terkendala. Meskipun memang…

Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh menegaskan tidak ada keputusan dalam Rapat Kerja Komisi II bersama KementerianPAN-RB dan BKN untuk mengangkat serentak Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Ia menegaskan bahwa salah satu hasil dari rapat kerja tersebut adalah bahwa KemenPAN-RB harus menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan CPPPK pada Maret 2026. Keputusan tersebut diambil atas semangat untuk percepatan pengangkatan, dari yang semula usulan awal dari KementerianPAN-RB bahwa semua pengangkatan, baik CPNS maupun CPPPK, adalah di akhir 2026. “Bisa dilakukan bertahap. Bahkan…

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendukung kegiatan Badan Keahlian DPR RI yang melakukan Focus Group Discussion terkait RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang diselenggarakan di Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten. Menurutnya, kegiatan ini bagian dari menjaring aspirasi masyarakat guna menggali persoalan yang ada di masyarakat. Salah satunya terkait upaya yang dilakukan agar guru nonformal atau guru PAUD dapat diakui dalam undang-undang Sisdiknas yang baru. Sebab, katanya, pengakuan guru nonformal seperti PAUD tersebut belum dibahas dalam undang-undang sebelumnya. “Ditambah dengan wajar atau wajib belajar 13 tahun sekarang itu adalah sudah menyentuh…

Polemik pengangkatan Calon Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) terus bergulir. Sebagian besar dari mereka yang sudah lulus di tahap akhir mengeluh karena terjadi penundaan pengangkatan alias tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Diketahui, pengangkatan CPNS 2024 yang semulanya di Bulan Maret 2025 (usul penetapan NIP) menjadi mulai diangkat dan melaksanakan tugas pada 1 Oktober 2025 secara serentak. Sedangkan, untuk pengangkatan PPPK Tahap I yang semulanya di Bulan Juli 2025 (usul penetapan NIP diundur menjadi 1 Maret 2026 secara serentak. Hal itu sebagaimana ditetapkan KemenPAN-RB melalui Surat Edaran (SE) bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Meskipun demikian,…